Keberhasilan pemulihan daerah terdampak bencana diukur dari pulihnya fungsi pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat, bukan dari banyaknya liputan.
Rangkaian kebijakan yang diterbitkan Mendagri telah menjawab kebutuhan mendesak daerah terdampak, baik dari sisi fleksibilitas anggaran, keberlanjutan pelayanan publik, hingga pemulihan tata kelola pemerintahan desa.
Anggaran pemulihan tersebut difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar, seperti kantor desa, sekolah, dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
Di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai memegang peran kunci dalam memastikan efisiensi anggaran tidak menghentikan roda pembangunan di daerah.
Tren positif pengendalian inflasi sepanjang 2025 tidak boleh membuat pemda lengah dalam memantau komoditas pangan yang selama ini berkontribusi terhadap inflasi.
Layanan jemput bola yang dilakukan petugas Dukcapil dinilai cepat, mudah, dan tanpa pungutan biaya, sehingga warga kembali memiliki dokumen kependudukan dalam waktu singkat.
Pemerintah pusat akan memberikan reward dan award berupa insentif fiskal dengan total anggaran Rp1 triliun kepada pemerintah daerah (pemda) berkinerja terbaik.
