DEPOK- Anggota DPR RI, Johan Budi, mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik uang, atau penggunaan anggaran APBD pada Pilkada serentak 2020.

Memang domain pemilu ada di penyelenggara pemilu, namun dalam konteks pencegahan politik uang atau penggunaan anggaran tentunya perlu ada pengawasan KPK, kata Johan Budi usai kunjungan Komisi II DPR RI ke Balaikota Depok, Kamis (12/12).

Ia mengatakan, pada Pilkada serentak 2020 di Kota Depok penyelenggara negara atau petahana akan kembali maju dalam Pilkada tersebut, seperti wali kota, wakil wali kota dan juga sekretaris daerah.

Jadi KPK mengawasi penyelengaraan pilkada dari sisi penggunaan anggaran oleh penyelenggara negara. Jadi kerja sama dalam konteks mengawasi, jelasnya.

Mantan jubir KPK tersebut mengatakan, untuk menghasilkan kepala daerah yang mempunyai integritas bagus maka prosesnya pula juga harus mempunyai integritas, bermartabat dan jurdil.