BANDUNG-Peluang Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dinilai sangat sulit.

Diketahui, selama ini Pemprov Jabar meraih opini WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut dari BPK RI.

Untuk bisa meraih kedua penghargaan tersebut tentu bukanlah perkara mudah, malah saya melihatnya cenderung berat. Butuh pula kerja sama intensif dengan semua stake holder, termasuk DPRD, ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) periode 2019-2024, Daddy Rohamady, melansir Antara, Jumat (06/09).

Daddy menambahkan, raihan opini WTP yang terakhir yakni penilaian kinerja 2018 sudah hampir di tepi jurang karena berbagai catatan dari BPK RI sehingga Gubernur Jabar harus mengharmoniskan dan terus mendorong semua perangkat daerahnya.

Seharusnya kan yang sudah baik dipertahankan dan yang kurang baik diperbaiki. Yang ada, saya tidak melihat hal itu diupayakan secara maksimal, bebernya.