BANDUNG - Pemprov Jabar menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan Keagamaan karena persoalan agama merupakan urusan absolut pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap KUPA-PPAS Perubahan TA 2019 dan KUA-PPAS TA 2020, di Gedung DPRD Jawa Barat jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (22/8).

Kang Emil menyampaikan terima kasih atas kinerja Pansus II DPRD Jawa Barat dalam pembahasan Raperda tentang Pendidikan Keagamaan yang telah mencurahkan segala pemikirannya melalui pelaksanaan serangkaian pertemuan, studi banding, konsultasi dan pembahasan raperda bersama-sama unsur Pemprov Jawa Barat.

Dia mengatakan, tujuan Raperda tentang Pendidikan Keagamaan adalah dalam rangka memfasilitasi pendanaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, memperkuat aspek kelembagaan pendidikan keagamaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan.

Kemudian untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, dan meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola satuan pendidikan keagamaan di Provinsi Jawa Barat.