Provinsi Banten, Jurnal Jabar Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menargetkan persoalan sertifikasi aset tanah akan dituntaskan pada semester pertama tahun 2023. Al Muktabar menyebut, akan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Banten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk bersama-sama mempercepat proses penyelesaian.

Kami akan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKH) ke Kejati Banten, sehingga jika ada pihak ketiga yang berkonflik bisa diselesaikan dengan baik dan cepat, ujar Al Muktabar pada Selasa (10/1).

Al Muktabar menjelaskan, tinggal tersisa sekitar 282 bidang atau 25,9 persen aset dari total 1.085 bidang aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Sebanyak 803 bidang atau 74 persen sudah bersertifikat, terangnya.

Mengenai rencana pengelolaan aset yang telah tersertifikasi, lanjut Al Muktabar, akan dioptimalkan Pemprov untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya untuk menopang ketahanan pangan daerah.