Jakarta - Pemerintah Indonesia, melalui Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menawarkan 28 proyek di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt and Road Initiative yang digelar di Beijing April 2019. Tak tanggung-tanggung, nilai proyek yang ditawarkan bernilai US$ 91,1 miliar atau setara dengan Rp 1.296 triliun.

Analis ekonomi politik (ekpol) Kusfiardi menilai, penawaran proyek tersebut masih sangat jauh dari pengetahuan masyarakat. Terutama dampaknya terhadap kepentingan nasional seperti penguasaan sumber-sumber ekonomi, maupun penguasaan objek vital seperti pelabuhan dan bandara.

Mengutip data-data Bank Indonesia, Kusfiardi merinci utang Indonesia ke China meroket hingga 74% pada 2015. Pada 2014, total utang RI ke China adalah US$7,87 miliar. Angkanya melesat menjadi US$13,6 miliar pada 2015. Pada 2016, utang ke China menjadi US$15,1 miliar di 2016 dan US$16 miliar per Januari 2018.

Pemerintah sepertinya abai dengan besarnya beban utang yang ada saat ini, membuat keseimbangan primer APBN mengalami defisit. Pemerintah menggunakan utang baru untuk membayar utang lama yang jatuh tempo. Apakah pemerintah sengaja mewariskan beban bagi rezim berikutnya dengan masalah jebakan utang infrastruktur? jelas Kusfiardi, Rabu (10/4/19).

Beberapa Negara di AsiaMeninjau Ulang Utangnya ke China
Sebagai perbandingan, CO Founder FINE Institute ini memaparkan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, meninjau ulang dan membatalkan sejumlah proyek untuk mengurangi beban utang. Bahkan Pemerintahan Malaysia akan menegosiasikan ulang proyek Jalur Sutra Maritim China yang disebutnya tidak menguntungkan Malaysia.