Jakarta - Kegelisahan masyarakattentang kesimpangsiuran isu kecurangan pemilu 2019 rupanya sampai ke meja Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI). APDI yang terdaftar dan terakreditasidi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)sebagai salah satu pemantau pemilu, mengaku telah menerima banyak laporan terkait bukti kecurangan pemilu 2019. Laporan yang masuk ke aplikasi internal APDI tersebut,berasaldari para relawan APDI yang berjumlah 1725 orang dantersebar di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam jumpa pers APDI, Selasa (23/04/19), di sekretariat APDI kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Ketua Umum APDI Wa Ode Nur Intan, Penasihat APDIMayjen (Purn) TNI Suprapto,Kepala Humas Juru Bicara APDI Eman Sulaeman Nasim, dan Suparlan Ketua Bidang Jaringan dan Program.
Dalam rangka menindaklanjuti temuan seluruh relawan APDI di lapangan -- yang hingga tulisan ini dibuat, para relawan tersebutmasih bertugas memantau -- APDImeminta Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)untuk bersikap netral dan profesional dalam menghadapi pesta demokrasi khususnya pemilihan presiden yang sudah berlangsung selama beberapa hari.
APDI meminta Polri wajib menjaga transparansi penghitungan suara dengan cara mengizinkansaksi dari kedua kubu calon presiden (capres), pengamat, dan pemantau untuk menyaksikan proses penghitungan suara, atau rekapitulasi hasil pemilihan dari tempat pemungutan suara (TPS) di setiap kelurahan dan kecamatan. APDI menyayangkan petugas yangmelarang saksi dari salah satu kubu Capres dan pemantau yang sudah diakreditasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dalam Pilpres kali ini berkembang opini publik, (yaitu) banyaknya oknum aparatur sipil negara atau ASN yang diminta salah satu kubu Capres untuk membantu memenangkan jagoannya. Sehingga pemilihan umum ini dipenuhi kecurangan. Karena itu, harusnya pihak Polri menciptakan iklim yang kodusif dengan menciptakan transparansi. Bukan justru memperkuat asumsi masyarakat bahwa Pemilu kali ini dipenuhi kecurangan, papar penasihat APDI, Mayjen TNI (Purn) Suprapto meresponslebih dari 500laporan dariberbagai daerah dan DKI Jakarta yang masuk ke APDI.