BPIP: Astacita Prabowo aktualisasi demokrasi ekonomi pancasila

Strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat.
Sabtu, 19 Okt 2024 22:18 WIB Author - Hermansah

Dalam upaya menyerap aspirasi daerah dalam pengentasan kemiskinan, BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kupang menyelenggarakan diskusi denga tema Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara di Kupang, pada 17 Oktober 2024.Forum diskusi ini, menghadirkan para pakar dan akademisi antara lain Ester Jusuf, Marianus Kleden, Bona Beding, Philipus Tule, Romo Charles Beraf, dan Zainur Wula.

Forum diskusi tersebut,merupakan bagian dari rangkaian Forum Group Discussion yang diadakan BPIP di tujuhkota untuk menyusun rekomendasi terkait bidang tertentu. Rekomendasi kebijakan tersebut,akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang dilantik 20 Oktober 2024.

Diskusi yang dipandu oleh Muhammad Amin Abdullah tersebut,memfokuskan bahasannya pada isu etika dan moralitas para penyelenggara negara. Utamanya dalam kaitannya dengan isu kemiskinan dan kedaulatan ekonomi rakyat.

Mengomentari diskusi dimaksud Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar NegeriDarmansjah Djumala, mengatakan, topik yang diangkat BPIP ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Diungkapkannya, di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, masyarakatmenyaksikan masih maraknya praktif korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.

Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu. Djumala menunjukkan dataCredit Suisse pada 2017, bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75% kekayaan negara.

Baca juga :