JAKARTA - Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara konsisten membedah potensi di daerah tertinggal. Salah satu isu besaruntuk mengangkat potensi daerah tertinggal ke marketplace adalah logistik, terkait mata rantai distribusi hasil perkebunan maupun protein hewani (produk hasil laut).

Menurut Dirjen PDT Samsul Widodo, saat ini Ditjen PDT bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sedang menggarap program Kontainer Masuk Desa. Kontainer ini akan bisa menjangkau desa-desa di daerah tertinggal, karena ukuran dan kapasitasnya sudah disesuaikan. Sehingga produk daerah tertinggal akan lebih mudah diangkut.

Kami ciptakan kontainer-kontainer kecil, ini yang harus kami rintis. Indonesia itu kepulauan, kalau menggunakan kontainer besar tidak bisa masuk ke desa, rusak jalannya, kata Samsul.

Samsul mengatakan, Ditjen PDT mendorong Kemenhub dapat turut membangun dasar sistem logistik. Sebenarnya sudah ada tol laut, tapi waktu pengiriman melalui tol laut masih cukup lama. Dia menyontohkan, waktu tempuh dari Kepulauan Aru ke Jakarta bisa dua pekan. Isu lainnya adalah monopoli beberapa perusahaan, sehingga biaya logistik menjadi tinggi.

Terobosan yang tengah berjalan adalah konsolidasi Ditjen PDT dengan Kemenhub, agar BUMDes menjadi shipper. Jadi BUMDes itu nanti boleh mendirikan PT untuk menjadi shipper, jadi perusahaan semacam logistik yang berhubungan langsung dengan tol laut, kata Samsul.