Jakarta, Jurnal Jabar - Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mendesak PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) membenahi permasalahan distribusi pupuk bersubsidi. Ono menilai, masalah distribusi pupuk subsidi masih terus ditemui di beberapa wilayah.

Protes petani itu terkait dengan kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang mahal. Sehingga inilah yang menjadi catatan bagi Komisi IV dan pemerintah untuk membenahi terkait dengan tata niaga distribusi pupuk, kata Ono dikutip Rabu (9/3).

Ono menjelaskan, akibat kelangkaan pupuk bersubsidi ini, para petani meminta agar program pupuk bersubsidi dihapuskan. Petani berpandangan, program itu seharusnya diganti menjadi subsidi akhir atau subsidi produk pertaniannya.

Menurut Ono, masukan dari petani tersebut harus didiskusikan bersama antara Komisi IV dengan pemerintah untuk mengetahui kemungkinan usulan itu dilakukan.

Kalau kita lihat berbagai macam analisis yang menyatakan bahwa satu hektar lahan pertanian padi itu alokasi subsidi pupuknya sekitar Rp700.000,-. Apakah nanti mungkin subsidi itu diberikan dalam bentuk uang kepada petani, tapi program pupuknya dihapuskan, sambungnya.