Jakarta - Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfudz Siddiq mengatakan, polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang berkepanjangan, jika dilihat dari perspektif politik, ada yang hendak menjadikannya sebagai panggung besar yang ramai dan lama.

Saya melihat dari perspektif politik, ini ibarat satupanggung kecil. Karena ini perkara kecil. Saya membacanya panggung ini ingin dibuat ramai. Di atas panggung itu ada yang pro kontra mereka tidak terlalu perduli, ungkap Mahfudz dalam Webinar Series Moya Institute bertajuk Kontroversi Temuan TWK 51 Pegawai KPK,Jumat (13/8/2021).

Tanggal 27 Mei yang lalu, saat membawa kasus ini ke Komnas HAM, salah seorang dari mereka mengatakan persoalan ini akan selesai kalau Presiden pro terhadap pemberantasan korupsi. Jadi, intinya panggung ini akan dibikin panjang, orang diundang ramai-ramai. Sehingga salah satu isu kontestasinya di 2024 yaitu mana yang pro pemberantasan korupsi atau tidak pro, bebernya.

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menilai, masalah TWK ini sudah hampir selesai ketika tereleminasinya 51 orang pegawai KPK dari alih status ASN dan yang sebagian lulus.

Ternyata polemik tidak sampai di situ setelah ada temuan Ombudsman, di mana hasilnya ada maladministrasi dan rekomendasinya meminta agar ada koreksi terhadap 51 pegawai KPK yang tidak lulus untuk diangkat, imbuhnya.