JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah. Anjuran diputuskan dalam musyawarah kerja nasional (mukernas) di Jakarta, Ahad (15/12).

Mendorong pemerintah senantiasa menjaga hubungan baik dengan ulama dan umat Islam. Termasuk dengan ormas, dan lembaga pendidikan keagamaan pesantren, dan madrasah, kata Waketum DPP PPP, Fernita Darwis.

Pemerintah pun diminta menyelesaikan sejumlah legislasi yang belum rampung. Macam RUU Larangan Minol, RUU KUHP-KUHAP, RUU Pemasyarakatan, RUU Ibu Kota Negara, RUU Cipta Lapangan Kerja, serta RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.

Rekomendasi berikutnya, mendorong pemerintah dan DPR mengkaji kembali sistem pemilihan umum (pemilu) serentak. Lalu meningkatkan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Selanjutnya, meminta penegak hukum menggunakan kekuatan secara berlebihan. Khususnya dalam menangani demonstran yang menyampaikan pendapat di muka umum.