Jakarta, Jurnal Jabar Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi atau BRIN terlalu dipaksakan. Menurutnya, ditempatkannya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah rawan politisasi riset.

Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) ini, kata Mulyanto, Rabu (13/10).

Mulyanto menjelaskan, para ahli sudah meminta agar tidak terjadi politisasi riset di dalam BRIN dengan mengangkat dewan pengarah yang secara ex-officio (anggota suatu badan atas dasar menjadi anggota badan lain) diangkat dari Dewan Pengarah BPIP.

Jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8 September 2021 menulis kekhawatiran intervensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya, tegasnya.

Menurut Mulyanto, saat ini peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index Tahun 2021 (GII) semakin merosot. Tercatat Indonesia hanya berada di atas Laos dan Kamboja di kawasan ASEAN. Kondisi ini juga menjadi alasan pengangkatan Megawati terlalu dipaksakan.