Jakarta- Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Eva Kusuma Sundari, menyebut kebocoran APBN sudah ada sejak zaman orde baru dan jumlahnya terus menurun seiring perpindahan rezim.

Kalau soal bocor itu sudah penyakit sejak zaman Pak Soeharto, bahkan lebih parah. Karena dulu APBN itu tidak satu pintu, tapi banyak pintu. Sehingga Pak Harto bikin Kepres banyak banget hanya untuk memastikan duit itu terawasi melalui proses politik yang transparan, kata Eva di Jakarta, Jumat (05/04/19).

Isu kebocoran anggaran ini mencuat menyusul hasil Litbang KPK yang menemukan adanya angka kebocoran yang cukup tinggi pada APBN. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut jika tidak bocor, total APBN Indonesia mestinya mencapai Rp 4.000 triliun. Adapun saat ini, total APBN berkisar Rp 2.439 triliun.

Basaria menyampaikan hal ini saat sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Daerah di Semarang, Senin 1 April lalu. Namun, dugaan kebocoran anggaran ini bukanlah hal baru. Temuan ini pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam.

Eva mengakui, adanya kebocoran anggaran hingga saat ini. Meskipun jumlahnya tidak sebesar pada zaman orde baru. Tapi saya yakinkan kalau nanti pelaksanaan e-budgeting, e-procurement, e-planing, dilaksanakan seperti di DKI pada zamannya Pak Jokowi dan ini berlaku di seluruh Indonesia maka tidak akan ada lagi peluang bocor yang direncanakan, jelas anggota Komisi Keuangan DPR RI ini.