Aktivis Minta Pemerintah Lebih Peduli Buruh Migran
DPC Astakira Pembaharuan Cianjur, Jawa Barat mencatat setiap bulannya mendapat puluhan laporan terkait buruh migran bermasalah yang selama ini minim mendapat perhatian pemerintah daerah hingga pusat. (Foto: Antara).
CIANJUR - Sejumlah organisasi buruh migran di Cianjur menilai perhatian pemerintah mulai dari daerah hingga pusat, terhadap buruh migran terutama yang bermasalah masih minim.
Terbukti dengan masih banyak buruh migran yang pulang dalam kondisi sakit, cacat, hingga meninggal dunia. Namun tidak mendapatkan haknya secara utuh, akibat kurang mendapatkan bantuan dari pihak terkait.
Ketua DPC Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astsakira) Cianjur, Ali Hildan, di Cianjur Selasa (30/7), mengatakan banyak permasalahan terkait buruh migran asal Cianjur yang berangkat melalui jalur resmi atau ilegal.
"Setiap bulannya kami banyak mendapat laporan pihak keluarga yang sebagian besar berangkat secara ilegal. Hingga pertengahan tahun sudah 27 laporan yang masuk," tambah Ali.
Menurutnya, pemerintah seharusnya cepat tanggap dalam jaminan legalitas pemberangkatan TKI hingga perlindungan hukum. Pasalnya, ketika mereka bermasalah baik TKI formal atau nonformal harus tetap diperjuangkan dan dilindungi.
"Setelah menuntaskan permasalahan TKI, ke depannya pemerintah harus melakukan upaya antisipasi untuk meminimalkan mereka kembali berangkat secara ilegal atau nonprosedur," imbuh Ali.
Tidak hanya pemerintah pusat, ujar dia lagi, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai tindakan dalam memperjuangkan nasib buruh migran tersebut.
Sekretaris Forum Perlindungan Migran Indonesia Cianjur, Herlan Davion menyayangkan minimnya perhatian pemerintah dalam penanganan permasalahan TKI selama ini, yang banyak menimpa warga Jawa Barat termasuk Cianjur.
"Hanya sebagian kecil yang ditangani dari banyak laporan yang masuk ke sejumlah organisasi perlindungan buruh Cianjur. Kami mendesak agar permasalahan ini dapat terselesaikan," tambah Ali.
Ia menjelaskan, banyak kasus dialami TKI ketika berhasil dipulangkan atau kembali ke Tanah Air, masih banyak TKI yang pulang dengan tangan kosong. Pasalnya, hak mereka selama bekerja tidak dibayarkan majikan atau perusahaan.
"Ini juga harus menjadi perhatian berbagai pihak di daerah sampai pusat, tidak hanya memulangkan tapi juga membantu ketika TKI tidak mendapatkan haknya selama bekerja," pungkas Ali. (Ant).