Billy Sindoro Akui Siap Jalani Sidang Perdana Kasus Meikarta
Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. (Foto: Ist)
BANDUNG - Tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta Billy Sindoro menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung, Rabu (19/12). Direktur Operasional Lippo Group itu datang dengan mengenakan batik warna cokelat.
Selain Billy, tiga tersangka lain juga hadir, yakni Hendry Jasmen, Taryudi, dan Fitrajadja Purnama. Saat disambangi awak media, Billy mengaku siap menjalani sidang perdana kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.
"Saya siap dna terima kasish," kata Billy di Bandung, (19/12).
Diketahui, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.
Nama selanjutnya, yakni Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Diduga, ada indikasi suap terkait dengan sejumlah izin yang sedang diurus pemilik proyek seluas total 774 hektare (Ha) yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap. Fase pertama 84,6 (Ha), kedua 252,6 ha, dan ketiga 101,5 Ha.
Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama. Fee tersebut pun bukan bagian dari total komitmen pertama sebesar Rp13 miliar, melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.
KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas pada April, Mei, dan Juni 2018.
Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan proyek cukup kompleks. Pasalnya, kawasan tersebut akan berdiri apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Alhasil, dibutuhkan banyak perizinan di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.