DPRD Cianjur Evaluasi Mutasi dan Rotasi Pejabat
Suasana rapat di DPRD Kabupaten Cianjur. (Foto: Instagram - @humas_dprdcianjur).
CIANJUR - Komisi A DPRD Cianjur akan melakukan evaluasi, terkait pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur. Sebab, beberapa penempatan dinilai tidak sesuai, mulai dari kompetensi keahlian dan lain-lain.
"Contoh soal pemindahan pejabat yang merupakan PPNS di Satpol PP ke instansi lain, sehingga Satpol PP Cianjur saat ini tidak memiliki penyidik," kata Ketua Komisi A DPRD Cianjur, M Isnaeni pada wartawan, Senin (2/12).
Kosongnya jabatan penyidik di tubuh Satpol PP itu, ungkapnya, akan menjadi masalah karena dalam penegakan perda tidak memiliki kekuatan. Terlebih ketika banyak perusahaan yang paham aturan.
"Pemkab Cianjur akan menghadapi banyak laporan dan tuntutan kalau yang menindak bukan PPNS. Kami akan mengevaluasi kebijakan terkait rotasi dan mutasi, bila perlu tidak hanya evaluasi tetapi dibentuk pansus," imbuhnya.
Pansus tersebut, menurut Isnaeni, dapat meminta penjelasan pemkab terkait banyak hal yang dinilai tidak sesuai. "Kami akan mengajukan keberatan tersebut dan kemungkinan besar akan dibentuk pansus," katanya.
Sementara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Cianjur, mengatakan rotasi dan mutasi jabatan di akhir tahun ini, sudah tepat dan sesuai ketentuan.
"Rotasi dan mutasi kali ini lebih baik dibandingkan hal yang sama sebelumnya. Kalau kaitan dewan akan membuat pansus saya tidak akan berkomentar karena itu hak dewan," imbuhnya.
Ia menjelaskan, rotasi mutasi merupakan ranah eksekutif dan setiap tahapannya sudah sesuai ketentuan. Seperti pernyataan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, penempatan pejabat sudah didasarkan pada kinerja dan penilaian tim penilai kinerja.
"Bahkan untuk jabatan tertentu sudah dilakukan lelang terbuka, sehingga hal tersebut berdasarkan pada aturan yang sudah ada. Kalau untuk memuaskan semua penempatan dengan jabatan yang diinginkan pasti tidak bisa," kata Isnaeni.
Bahkan, hasil penilaian diserahkan pada KASN dan Kemendagri, sehingga dapat dicek langsung setiap tahapan. Harapannya, formasi birokrasi saat ini dapat berjalan maksimal, untuk mewujudkan visi misi Pemkab Cianjur. (Ant).