DPRD Garut Tegaskan BPJS Kesehatan Penting untuk Guru Honorer
Seorang guru honorer terbaring di Rumah Sakit Dokter Slamet Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (1/10/2019). (Foto: Antara).
GARUT - DPRD Kabupaten Garut, mendorong pemerintah daerah (pemda) mendaftarkan seluruh guru honorer menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Supaya mereka mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan ketika sakit.
"Kami akan mencoba berbicara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan rekan dewan lain untuk memerhatikan fasilitas jaminan kesehatan guru honorer," kata Anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadan Wandiansyah, usai menjenguk seorang guru honorer yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Garut di Garut, Selasa (1/10).
Ia menuturkan, dorongan kepada pemerintah itu karena adanya laporan seorang guru honorer yang menderita stroke, tapi kesulitan biaya pengobatan karena tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Dadan bersama Ketua Komisi 1 DPRD Garut Subhan Fahmi mengecek kondisi guru honorer tersebut, yang terbaring sakit di RSUD Garut.
Menurutnya, jaminan fasilitas pelayanan kesehatan bagi guru honorer merupakan hal yang penting. Sehingga harus diperhatikan pemerintah daerah dengan menanggung biaya kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Kami berupaya agar bisa memerhatikan sisi kesejahteraan guru honorer dan fasilitas jaminan kesehatan karena yang namanya sakit kan sudah jadi kepastian tinggal menunggu giliran," kata Dadan.
Ia menuturkan, guru honorer yang menderita sakit itu, yakni Musliati (39), tenaga pengajar di SD Negeri Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng yang sudah mengabdikan dirinya sebagai guru sejak 19 tahun lalu.
Selama mengabdi sebagai guru, kata dia, Musliati tidak mendapatkan jaminan fasilitas kesehatan dari pemerintah. Padahal tugasnya mulia sebagai orang yang mencerdaskan anak bangsa di pelosok Garut.
"Kami prihatin dengan apa yang menimpa Ibu Musliati, beliau adalah pahlawan bagi dunia pendidikan yang sudah mengabdi selama 19 tahun," ujar Dadan.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap guru honorer masih minim, salah satunya jaminan pelayanan kesehatan. Hal ini berbeda dengan perangkat desa yang sudah memiliki jaminan kesehatan.
"Masih kalah oleh perangkat desa misalnya yang sudah ada jaminan kesehatan," kata Dadan.
Musliati menderita stroke dan selanjutnya dibawa ke RSUD Garut menggunakan pelayanan jalur umum, agar bisa mendapatkan perawatan medis.
Musliati mendapatkan bantuan dari kepedulian sesama seprofesinya, juga ada perhatian pribadi dari pejabat Dinas Pendidikan Garut. (Ant).