Inflasi Banten 5 Besar Terendah Nasional, Pj Gubernur: Kolaborasi Jadi Kunci
Provinsi Banten, Jurnal Jabar – Inflasi tahun ke tahun (year on year/YoY) Desember 2022 Provinsi Banten masuk 5 besar terendah nasional sebesar 4,56 persen. Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menyebut, capaian itu berkat kolaborasi dan sejumlah langkah konkret yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
"Ini merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan Pemprov selama ini untuk mengendalikan inflasi. Seperti operasi pasar murah yang disinergikan dengan program perlindungan sosial, penurunan stunting, dan usaha ekonomi produktif," ujar Al Muktabar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (9/1).
Al Muktabar mengakui, upaya konkret pengendalian inflasi di Provinsi Banten juga dipicu dari kerja sama antar daerah. Salah satunya yakni, mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing-masing untuk mengoptimalkan kinerjanya.
"Kami juga melakukan langkah terukur dalam kerja sama antar daerah sehingga bisa membantu Banten dalam memepersiapkan berbagai komoditas," tuturnya.
Selain itu, lanjut Al Muktabar, pihaknya juga terus memperkuat kolaborasi antar kepala daerah.
"Karena agregat provinsi ini hasil dari kerja di kabupaten/kota. Saya harap kepala daerah mampu mengetahui persis masalahnya agar kita bisa menggunakan metode yang tepat," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian mengapresiasi atas keberhasilan Provinsi Banten dalam mengendalikan inflasi.
"Minggu lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Provinsi Banten YoY menduduki posisi 8 besar terendah nasional dengan angka 5,34 persen di bawah rata-rata nasional 5,42 persen. Lantas minggu ini berada di posisi 5 besar terendah nasional sebesar 4,56 persen, di bawah rata-rata nasional,” jelas Tito.
Tito pun turut mengapresiasi langkah memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya mengendalikan inflasi di akhir tahun 2022.
"Menjelang akhir Desember memang sudah diperkirakan dapat terjadi kenaikan harga. Hal tersebut sudah kita bahas dengan bisa memanfaatkan dana BTT seperti dalam kegiatan pasar murah, Provinsi Banten sudah mengerjakan paparan itu," pungkas Tito.