Jabar matangkan pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan
Ilustrasi. Pixabay
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mematangkan wacana pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan. Nantinya berbentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).
"Sambil menunggu UPTD berproses, saya minta proses jalan terus. Lakukan upaya kontrak kerja kepada personel yang akan membangun ini," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.
Dirinya menjelaskan, Pusat Komando Ketahanan Pangan dibentuk karena adanya kebutuhan melakukan digitalisasi data, baik tentang pangan dan gizi. Karenanya diklaim bakal dilengkapi dengan teknologi, informasi, dan komunikasi.
Menurutnya, pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan sesuai visi Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi. "Menandakan bahwa urusan pembangunan ini tidak melulu domain pemerintah," sebutnya.
Adapun fungsinya sebagai sistem kewaspadaan dini (early warning system) agar daerah rawan pangan dan potensi bencana bisa diketahui secara cepat. "Dengan begini, saya bisa tahu daerah mana yang rawan pangan dengan membuat zonasi warna, seperti zonasi kewaspadaan Covid-19," jelasnya.
"Tantangan terbesarnya adalah mengambil data pangan dari daerah yang sudah harus online," sambung Emil, sapaannya, melansir situs web Pemprov Jabar.
Tujuan lainnya, mendata distribusi dan kemampuan akses pangan masyarakat, terutama komoditas pokok dan memuat data lokasi lahan yang bisa digarap petani milenial. "Saya ingin sistemnya secanggih aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar)."