Jabat Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana Pastikan Layanan Publik Normal
Rapat Koordinasi Internal Pemkot Bandung dihadiri Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (Foto: portal.bandung.go.id)
Kota Bandung, Jurnal Jabar – Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyani menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota usai Oded M. Danial meninggal dunia. Yana memastikan pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berjalan normal dan berupaya memenuhi semua janji politik.
“Alhamdulillah di hari pertama kami melakukan konsolidasi internal. Mari kota sama-sama mewujudkan mimpi-mimpi almarhum yang belum terealisasi,” kata Yana usai Rapat Koordinasi (Rakor) secara hybrid bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Senin (13/12).
Yana menjelaskan, bantuan akses dan dukungan penganggaran sangat diperlukan Pemkot Bandung dengan APBD terbatas. Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung belum kembali normal akibat Covid-19.
"Insyallah Pak Gubernur membuka peluang, karena APBD kita terbatas. Beliau sangat membuka akses, baik itu bantuan gubernur atau membuka akses ke tingkat lebih tinggi di kementerian," ujarnya
Yana menilai, kehadiran Ridwan Kamil dalam Rakor internal Pemkot Bandung menjadi tambahan energy untuk melanjutkan janji almarhum Oded yang belum tuntas sebagai kepala daerah.
"Ternyata Pak Gubernur di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan kita semua dan menyampaikan duka. Termasuk memberikan arahan, terutama semangat untuk kita semua agar mewujudkan janji-janji almarhum (Oded) di sisa waktu 21 bulan ke depan," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan kedatangnnya ini untuk berbagi semangat sekaligus menyampaikan rasa duka yang mendalam. Mengingat, almarhum Oded merupakan mantan Wakil Wali Kota Bandung mendampinginya sebagai Wali Kota periode 2013-2018.
"Mang Oded dengan saya itu 6 tahun, setahun perjuangan bersama dan 5 tahun saat menjadi wali kota. Itu sangat kehilangan lahir batin," ujar Ridwan.
Kehadiran Ridwan kamil sekaligus menyampaikan surat resmi dari Menteri Dalam Negeri terkait administrasi kepemimpinan di Kota Bandung, untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama DPRD.