Jadi Perwakilan MUFPP, Buruan SAE Kota Bandung Dilirik Dunia Internasional
Sumber Foto: portal.bandung.go.id
Kota Bandung - Konsep Buruan Sehat Alami Ekonomis (SAE) Kota Bandung menarik perhatian dunia internasional dan berhasil menjadi anggota Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP). Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin mengatakan Bandung menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia, bahkan di ASEAN yang mengikuti MUFPP.
"Tahun 2020 pak wali itu sudah tanda tangan langsung keanggotaan kita bersama 215 anggota dari berbagai negara," ujar Gin Gin dilansir dari portal.bandung.go.id.
Tidak hanya menjadi anggota biasa saja, namun Gin Gin menyebutkan konsep Buruan SAE ini diapresiasi dan beberapakali ditunjuk sebagai narasumber utama dalam kesempatan pertemuan. Bahkan Buruan SAE juga belum lama ini baru saja diapresiasi oleh Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin.
"Kita sudah beberapa kali presentasi di hadapan mereka, dan mereka itu sangat tertarik untuk mempelajari konsep berkebun dengan Buruan SAE ini. Karena kita paling komplit yang terintegrasi dengan banyak aspek," lanjutnya.
Menurut Gin Gin, ketika berdiskusi pun Ma'ruf tampak sangat puas dengan pilihannya menuju ke Kelurahan Pajajaran. Mengingat Buruan SAE di lokasi tersebut cukup bagus lantaran menunjukan hasil signifikan.
"Beliau sempat kagum dan sempat menyatakan tidak menyangka di Kota Bandung yang mungkin kota besar tapi ada yang bisa jadi lahan hijau. Beliau akan menginstruksikan untuk dilakukan di daerah kota kabupaten lain," ulasnya.
Buruan SAE adalah konsep pertanian urban atau urban farming. Melalui program ini, hasil pertanian urban farming menjadi berbagai produk, dan memanfaatkan limbah organik dari program ini menjadi kompos dan pakan ternak.
Melansir dari milanurbanfoodpolicypact.org, MUFPP merupakan kesepakatan internasional di antara kota-kota di seluruh dunia dengan berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan yang inklusif, tangguh, aman dan beragam, yang menyediakan makanan sehat dan terjangkau bagi semua orang secara berbasis hak asasi manusia.