KDM, Sarana Publik, Desa

Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pedesaan dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi setelah menggelar Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, pada Senin (28/4).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kepala Badan Gizi Nasional.

Tak hanya itu, bupati/wali kota dan kepala desa/lurah dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat juga turut hadir.

Gubernur Dedi Mulyadi berharap, melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah hingga level desa/kelurahan, solusi bagi masyarakat dapat terwujud dalam aspek peningkatan kesehatan, pengelolaan sampah yang lebih efektif, dan ketersediaan pangan yang memadai.

"Kita berkomitmen untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan publik di Jawa Barat," ujar KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi.

Ia mengungkapkan, area pedesaan merupakan fokus utama di Jawa Barat. Oleh karena itu, infrastruktur yang mendukung pelayanan untuk masyarakat perlu segera diperbaiki.

"Ada infrastruktur yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, penanganan stunting, upaya mencegah kematian ibu saat hamil, serta pencegahan balita meninggal saat persalinan. Selain itu, peningkatan ketahanan pangan, koperasi desa, dan program sekolah rakyat juga menjadi perhatian," jelasnya.

Ia berharap bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mengharmoniskan layanan yang lebih baik untuk manfaat masyarakat.

"Itulah yang menjadi prioritas saat ini, yaitu integrasi pelayanan antara pemerintah pusat hingga ke tingkat RT," tegas KDM.

sumber: jabarprov.go.id