kerjasama, penanggulangan, banjir, jawa barat, kementrian

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi dan lingkungan melalui penerbitan regulasi gubernur mengenai pengendalian perubahan fungsi lahan. Regulasi ini akan menjadi dasar hukum dalam mengatur konversi lahan di daerah Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, menyampaikan informasi ini saat menghadiri pertemuan koordinasi teknis tentang pembebasan lahan dan pengelolaan banjir di Jakarta dan Jawa Barat yang berlangsung di Gedung SDA Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025.

Herman menjelaskan, selama ini penanganan banjir lebih bersifat reaktif atau kuratif, sedangkan pendekatan yang dilakukan secara preventif jauh lebih hemat meskipun lebih sulit untuk dilaksanakan. Banjir di daerah Jawa Barat tidak hanya menjadi masalah di Bogor, Bekasi, dan kawasan sekitarnya (Bodebek), tetapi juga terjadi di Cekungan Bandung serta di sejumlah kabupaten dan kota lainnya.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan, serta dengan koordinasi Sekda Herman Suryatman, kolaborasi antarkementerian dan lembaga terus dilakukan untuk menciptakan solusi menyeluruh dalam penanganan bencana banjir.

Herman menekankan, gubernur secara aktif mendukung upaya penanganan banjir dan pengaturan ruang wilayah melalui kerja sama antarlembaga dan para kepala daerah. Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif.

Sebagai bukti komitmen, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merencanakan normalisasi sejumlah sungai dari Bekasi sampai Bogor. Selain itu, pembangunan tanggul juga diharapkan memperoleh dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Dengan semangat kerja sama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota siap memberikan dukungan penuh dalam upaya penanggulangan banjir secara menyeluruh.

Sumber: Jabarprovgoid