PDAM Tirtawening Kembali Berfungsi, Sonny Salimi: Sekarang Proses Pengaliran
BANDUNG - Instalasi pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali berfungsi setelah sebelumnya pecah dan membuat ratusan ribu pelanggan tidak teraliri air bersih.
"Perbaikan pipa yang kemarin bocor ini sudah dapat tersambung. Jadi sekarang dalam proses pengaliran," kata Direktur Umum PDAM Tirtawening Sonny Salimi, Rabu (28/11).
Meski sudah berfungsi, Sonny mengaku perlu waktu untuk mengalirkan air sampai ke rumah-rumah pelanggan. Hal itu karena adanya kekosongan pipa akibat tak dialiri air selama dua hari.
"Tapi ke pelanggan mungkin butuh sampai, Rabu (28/11) karena ketika kemarin berhenti dua hari, pipa di distribusi se-Bandung pasti kosong. Berarti perlu waktu mengisi ulang. Normal-normalnya paling besok lah," ungkapnya.
Minggu (25/11) instalasi pipa transmisi Cisangkuy pecah di RT/RW 01/12 Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Km 6. Kejadian itu membuat sejumlah rumah rusak dan terendam air limpahan.
Bahkan, 103.569 rumah tidak teraliri air bersih karena pecahnya instalasi pipa tersebut. Pipa berusia 28 tahun itu rusak diperkirakan karena tekanan air yang besar mengalir secara mendadak.
Pipa lawas tersebut berbahan Ductile Cast Iron Pipe (DCIP). Sementara pipa-pipa lainnya berbahan besi sehingga lebih kuat.
Sonny pun memastikan sistem perawatan pipa sudah sesuai dengan prosedur, seperti mengatur tekanan air dalam pipa. Soal usulan mengganti pipa keseluruhan, Sonny menilai saat ini hal tersebut bukan solusi yang bijak. Pasalnya membutuhkan biaya sangat besar untuk mengganti pipa sepanjang 32 kilometer (km).
"Pilihan bijak saat ini bagaimana kita tetap melakukan upaya preventif sehingga potensi untuk terjadinya bocor bisa ditekan," ungkapnya.
Sementara, Sonny menegaskan siap untuk mengganti kerugian lima rumah warga terdampak. Dia mengaku sudah menginventarisasi nilai kerugian termasuk untuk penggantian bagi warga.
"Untuk perbaikan pipa biasanya Rp200-300 juta. Untuk warga mungkin tidak lebih dari Rp100 juta," ujarnya. (Ant).