Pemkot Bekasi Libatkan Kabinet Kerja Atasi Pencemaran Sungai

BEKASI - Wali Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar) Rahmat Effendi melibatkan sejumlah menteri dalam upaya membebaskan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi dari kontaminasi limbah industri.

"Pengentasan pencemaran Kali Bekasi ini tidak bisa dilakukan secara parsial, harus tertangani dari hulu hingga hilirnya dan ini melibatkan sejumah daerah tetangga," kata Rahmat di Bekasi, Senin (22/10).

Rahmat mengatakan, kandungan air di aliran Kali Bekasi sudah tidak aman dikonsumsi. Mengingat, sebagian besar debit sungai saat ini dimanfaatkan untuk sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot, PDAM Bhagasasi dan PDAM DKI Jakarta.

Menurutnya, perusahaan pengolah air bersih tersebut wajib untuk mengalokasikan dana operasional pengolahan air yang tidak sedikit. Dia mengaku, telah mengagendakan pertemuan dengan Menteri LHK dalam waktu dekat untuk membahas serius penanganan Kali Bekasi agar persoalan pencemaran sungai tidak berlarut-larut.

"PDAM ini perlu membeli sejumlah zat kimia yang bisa menetralisir kandungan racun di dalam air seperti kandungan tembaga atau besi yang tinggi, limbah detergen dan lainnya," ucapnya.

Tak hanya itu, dia juga akan menggerakan daerah tetangga seperti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor dalam pengentasan pencemaran sungai. Langkah tersebut diambil lantaran memerlukan sebuah kewenangan yang kuat.

"Perlu ada campur tangan kementerian terkait, seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," katanya.

Rahmat juga mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku pihak yang berwenang atas aliran sungai. "Baru-baru ini saya sudah mencoba memghubungi Menteri PUPR dan beliau menyambut baik upaya pengentasan limbah di Kali Bekasi dengan meminta Menteri LHK Siti Nurbaya turut dilibatkan dalam persoalan," ungkapnya.

Menurutnya, keterlibatan dua menteri tersebut penting dalam kegiatan, mengingat sejak 1979 DAS Kali Bekasi belum pernah mendapatkan perhatian pemerintah pusat melalui kegiatan normalisasi sungai. "Kali Bekasi ini sudah sejak lama belum pernah dinormalisasi. Untuk itu, penting persoalan ini memperoleh perhatian," tuturnya. (Ant)