Peta Pintar Kota Bandung Bisa Pantau Potensi PBB
Bandung Smart Map Plus Kota Bandung (Foto: portal.bandung.go.id)
Kota Bandung, Jurnal Jabar – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, memiliki Bandung Smart Map Plus (BSM+) atau peta pintar yang mampu dimanfaatkan untuk memantau potensi pajak bumi dan bangunan (PBB). Kasi Pengukuran dan Pemetaan Dinas Tata Ruang (Distaru), Deni Pathudin, mengatakan peta pintar ini bisa membantu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menghitung potensi PBB.
"Untuk dinas perpajakan juga bisa melihat potensi dari salah satu bangunan seberapa besar PBB yang akan dihasilkan. Tahun sekarang kita pengembangan untuk menghitung potensi PBB dari objek bangunan," kata Deni, Sabtu (6/11), dilansir dari laman portal.bandung.go.id.
Deni menjelaskan, dalam BSM+ juga tersedia peta 3 dimensi untuk bangunan di Kota Bandung. Permodelan 3 dimensi ini akan memberikan manfaat besar dalam menentukan kebijakan spasial ataupun menjadi bahan rujukan lainnya.
"Untuk bangunan tiga dimensi pada tahun 2017 kita telah melakukan pemetaan atau pemodelan terhadap bangunan di Kota Bandung. Ini sangat bermanfaat bagi Distaru ini bisa lakukan pemantauan izin yang diterbitkan dengan eksisting di lapangan," sambungnya.
Ia menambahkan, kelebihan dari BSM+ ini yakni sudah dilengkapi dengan sejumlah peta tematik. Informasi dari peta tematik tersebut dapat di-overlay-kan (dilihat dalam bentuk grafis) untuk analisis spasial pengambilan keputusan.
"Plusnya, kita sudah input beberapa informasi peta tematik. Salah satunya garis rencana kota, peruntukan lahan, distribusi jaringan PDAM, sebaran sekolah, sebaran rumah sakit, dan beberapa peta tematik lainnya. Sehingga kita operasikan peta bisa dijadikan dasar analisis spasial sebagai bahan kebijakan pimpinan," jelas Deni.
Lebih lanjut, Deni menyampikan, saat ini Pemkot memperbaharui BSM+ sehingga bisa menunjukkan peta detail batas administrasi tingkat RT. Dari BSM+ ini bisa terpantau jumlah RT dan RW di Kota Bandung termasuk delineasi batas petanya.
"Saya pikir, baru Kota Bandung yang memiliki peta batasan administrasi sampai ke detail tingkat RT dan RW. Kita melakukannya dari tahun 2017 dan baru selesai tahun ini," pungkasnya.