Serapan APBD 2018 Jabar Capai 90,22 Persen, Sekda Genjot Kinerja Dinas
Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. (Foto: Ist)
BANDUNG - Organisasi perangkat daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Sekretariat DPRD Jabar tertinggi dalam penyerapan anggaran tahun 2018. Dari total anggaran Tp87,03 miliar, 99,72 persen telah diserap.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan, OPD kedua yang serapan anggarannya cukup baik, yakni Bappeda Jabar, yakni dari anggaran Rp78,03 miliar terealisasi Rp77 miliar.
"Sekretariat DPRD Jabar memiliki anggaran Rp87,03 miliar, dan sudah terserap Rp86,78 miliar atau realisasi serapan anggarannya mencapai 99,72 persen," kata Iwa di Bandung, Rabu (26/12).
Menurutnya, Pemprov Jabar terus berupaya menggenjot belanja modal di sejumlah OPD pada sisa waktu penyerapan APBD 2018. Dia mengatakan, hingga akhir pekan lalu, serapan APBD Jabar 2018 yang berjumlah Rp35,75 triliun baru terserap Rp32,26 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 90,22 persen.
"Sampai akhir Desember 2018 kami menargetkan bisa mencapai rentang realisasi antara 93 hingga 95 persen. Target tersebut sesuai dengan angka total belanja yang jauh lebih besar dari pada sebelumnya," ungkapnya.
Menurutnya, agar memenuhi target berdasarkan evaluasi 45 OPD yang ada, maka pemprov akan menggenjot sejumlah OPD yang penyerapannya masih di bawah 85 persen. Dari 45 OPD yang ada, penyerapan anggaran paling kecil, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar.
Dari anggaran Rp1,23 triliun yang dimiliki, dana yang terserap baru Rp778,43 miliar. selanjutnya ada Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar yang baru menyerap Rp110,95 miliar dari Rp151,14 miliar.
Dia menerangkan, Dinas Perhubungan (Dishub) pun masih mencatatkan penyerapan 75,1 persen dari total anggaran Rp221,33 miliar. Dana yang dibelanjakan oleh Dishub Jabar baru Rp221,33 miliar.
"Dan OPD yang masih di bawah 85 persen penyerapan juga terjadi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, lalu Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah," ungkapnya.
Menurutnya, masih ada OPD yang serapan anggarannya di bawah 85 persen. Pemprov pun akan mendorong OPD tersebut untuk mempercepat pembayaran belanja modal.
"Apabila itu sudah masuk, maka penyerapan akan melesat. Ini OPD yang kami pantau sampai masa akhir. Kami lihat masih ada waktu," ujarnya. (Ant)