Awasi Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Jabar Luncurkan 'Salam'
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan, pada acara peluncuran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, di Kota Bandung, Rabu (20/11/2019). (Foto&keterangan: Antara).
BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Jabar), menyiapkan sebuah kanal khusus untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di delapan kota, kabupaten, yang ada di wilayah Jabar. Ini bernama Saluran Aspirasi Masyarakat atau disingkat Salam.
"Salam atau saluran aspirasi masyarakat ini adalah inisiatif Bawaslu Jabar sebagai bentuk pengawasan Pilkada Serentak 2020," kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan, pada acara peluncuran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, di Kota Bandung, Rabu (20/11).
Kanal Salam ini merupakan wadah masyarakat, yang memberikan informasi dugaan awal pelanggaran pemilu. Kelak akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Jawa Barat.
Abdullah mengatakan, dengan adanya Salam maka masyarakat dapat dengan mudah memberikan laporan atau informasi. Utamanya terkait pelanggaran Pilkada Serentak 2020.
"Kami berharap dengan adanya Salam ini, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 bisa tinggi dibandingkan pilkada sebelumnya," kata Abdullah.
Selain itu, kata Abdullah, di internal kelembagaan Bawaslu Jawa Barat juga melakukan upaya penguatan internal kelembagaan dengan tugas fungsi. Juga melakukan sosialisasi Pilkada Serentak 2020.
Ia mengatakan, hal ini adalah bagian dari proses menginformasikan kepada seluruh stakeholder, khususnya peserta pemilu masyarakat di Jawa Barat. Khususnya di delapan kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada di 2020.
Ia menuturkan, Pilkada 2020 merupakan suatu ekspektasi publik terkait pelaksanaan pemilihan langsung, oleh untuk memilih kepala daerah di delapan kota/kabupaten di Jawa Barat.
"Dan tentunya ini merupakan momentum besar dalam konteks demokrasi karena rakyat langsung menentukan pilihan politik mereka memilih calon kepala daerahnya," kata Abdullah.
Walaupun dalam proses tersebut, ada beberapa persoalan yang muncul seperti mengenai politik transaksional, politik uang, netralitas aparatur sipil negara, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu, yang pada substansinya mencederai kualitas pelaksanaan pemilu.
Oleh sebab itu, lanjutnya, dalam upaya menjaga dan menghadirkan kualitas pilkada 2020 yang lebih berkualitas, demokratis, dan berintegritas, maka pihaknya menggelar peluncuran pengawasan pilkada ini.
Khususnya, sebagai upaya menyosialisasikan kepada semua elemen masyarakat. (Ant).