Banggar DPR Sepakat RAPBN 2022 Rp2.714,2 Triliun
Jakarta, Jurnal Jabar - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan Panitia Kerja (Panja) A RAPBN 2022 menyepakati postur sementara belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun, Selasa (14/9/2021). Said menjelaskan, angka tersebut naik Rp5,5 triliun dari usulan awal sebesar Rp2.708,7 triliun.
"Selanjutnya, untuk penambahan alokasi belanja non-pendidikan sebesar Rp4,4 triliun di antaranya masuk di dalamnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, untuk kesehatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan lain-lain,” ujar Said saat membacakan penetapan postur sementara RAPBN TA 2022 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, dilansir dari laman dpr.go.id.
Said memaparkan, belanja Pemerintah Pusat pada 2022 sebesar Rp1.943,7 triliun, naik Rp5,5 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp1.938,3 triliun.
Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menjabarkan dana tersebut akan digunakan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp945 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp998,8 triliun.
Di sisi lain, lanjut Said, sektor Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tidak terdapat adanya perubahan yakni sejumlah Rp770,4 triliun.
Masih kata Said, postur sementara untuk pendapatan naik Rp5,5 triliun dari Rp1.840,7 triliun menjadi Rp1.846,1 triliun. Aspek lainnya seperti penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun.
Jika dirinci maka penerimaan pajak sebesar Rp1.265 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp245 triliun. Lalu, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ditetapkan sebesar Rp335 triliun yang naik Rp2,4 triliun dari usulan awal sebesar Rp333,2 triliun.
"Dari penetapan ini, defisit anggaran tetap ditargetkan sebesar Rp868 triliun. Angka itu setara dengan 4,85 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Alhasil tambahan belanja akan dipenuhi dari penerimaan negara, mengingat Panja A RAPBN 2022 Banggar DPR RI juga menyepakati pendapatan negara naik sebesar Rp5,5 triliun menjadi Rp 1.846,1 triliun atau lebih tinggi dari yang diajukan pemerintah Rp1.840,7 triliun," pungkas Said.