Bupati dan Wali Kota Bogor Sepakati 7 Pesan Para Rektor di Bogor
Arsip: Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto bersama Bupati Bogor, Ade Yasin pada salah satu kegiatan IPB di Kampus IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019). (Foto: Antara).
BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin menyepakati tujuh pesan para rektor di Bogor, dalam menyikapi kondisi Tanah Air belakangan ini. Mulai dari gelombang aksi unjuk rasa, konflik di Wamena, Papua, kebakaran hutan di Kalimantan hingga bencana alam di Ambon.
Setelah menyepakatinya pada Jumat (4/10), Bima mengajak para elit politik dan pemimpin bangsa untuk bergandengan tangan dalam menyelesaikan masalah-masalah besar kebangsaan.
“Di situasi seperti saat ini, janganlah para elit politik mempertontonkan perbedaan, saling bermusuhan, atau berbeda. Kita ingin elit politik, para pemimpin bangsa memberikan inspirasi tentang kebersamaan dalam menghadapi persoalan bangsa," kata Bima.
Sedangkan Ade Yasin mengamini apa yang disuarakan para akademisi dari Kota dan Kabupaten Bogor. Menurutnya, suara akademisi tersebut sebagai bahan masukan untuk Pemerintah maupun elit politik.
"Sangat setuju dengan tujuh pesan para rektor. Harus ada langkah untuk menyikapi kondisi bangsa terkini," kata Ade Yasin.
Sementara itu, itu Rektor Universitas Pakuan, Prof Bibin Rubini mewakili para rektor di Bogor, mengajak pemerintah dan politisi tak abai atas tujuh persoalan bangsa yang kini terjadi.
"Kami mengajak para elit politik dan pemimpin bangsa untuk bergandengan tangan dalam menyelesaikan masalah-masalah besar kebangsaan," ujar Bibin.
Tujuh pesan dari para Rektor Bogor itu sebagai berikut:
1. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2019 adalah amanat konstitusi negara. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mendukung dan mengamankannya;
2. Mendukung kemurnian perjuangan mahasiswa yang dilakukan secara damai, dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum, di gedung DPR, kepada Presiden, dan di berbagai daerah dalam bentuk unjuk rasa yang dijamin oleh undang undang. Kami meyakini bahwa unjuk rasa mahasiswa tersebut cerminan dari kegundahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini;
3. Meminta aparat keamanan untuk tidak represif dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat;
4. Kami meminta mahasiswa dan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi untuk mematuhi aturan, menghindari anarkisme dan pengrusakan fasilitas publik;
5. Mendukung Presiden agar segera mengambil langkah strategis untuk penguatan pemberantasan korupsi, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah.
6. Pemerintah harus lebih serius menangani kerusuhan di Papua, kebakaran hutan, bencana alam di Ambon, dan daerah-daerah yang lain;
7. Menyerukan kepada para elit politik tidak memberikan kontribusi negatif yang bisa memancing terciptanya instabilitas sosial, budaya, politik dan ekonomi. (Ant).