Dana Desa Berbau Politik, Pemerintah Tak Perlu Cari Alasan

BANDUNG - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pemerintah tidak perlu sibuk mencari alasan soal pemberian dana desa yang dituding bernuansa politik.

Menurutnya, pemrintah tetap fokus memberikan dan membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Selanjutnya, kata dia, biar rakyat yang menilai kebijakan yang diberikan pemerintah.

"Bicara momentum politik tentu pemerintah tidak mudah membantah tuduhan adanya motif politik dibalik kebijakan populis tersebut. Pada prinsipnya pemerintah tidak perlu sibuk membuat argumentasi untuk membantah semua tuduhan yang bernada negatif dari oposisi, santai saja dengan tuduhan tersebut," kata Pangi dalam keterangan pers, Rabu (24/10).

Penggelontoran dana desa dan selanjutnya untuk kelurahan merupakan bukti kedaulatan rakyat. Menurutnya, pemerintah tak ingin ada kesenjangan atau diskriminasi antara desa dan kota. 

"Masyarakat miskin tidak hanya ada di desa. Kelurahan juga harus dibantu dan diberdayakan lewat penggelontoran anggaran dana kelurahan," ujarnya.

Menurutnya, pemerintahan di desa dan kelurahan sebagai aparatur terendah di daerah harusnya mendapat perlakuan yang sama. Mengingat, keduanya menjalankan fungsi yang sama, yakni memberikan pelayanan publik di daerah masing-masing. 

"Sehingga tidak ada alasan yang logis untuk memberikan perlakuan yang berbeda pada keduanya," ungkapnya.

Dari sisi urgensi, kebijakan ini menjadi penting untuk segera direalisasikan sebagai wujud dari pemerataan dan keadilan (trickle down effect). Oleh karena itu, sepanjang tidak membebani APBN, tidak melanggar regulasi dan aturan main, maka penggelontoran dana kelurahan adalah sebuah keniscayaan.