DPR Nilai Anggaran Rp300 Miliar Cetak Kartu Tani Pemborosan

Nasional- Anggota DPR RI menyoroti besaran anggaran pencetakan program Kartu Tani yang mencapai ratusan  miliar. Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet menilai program Kartu Tani merupakan pemborosan anggaran karena tidak memberikan manfaat signifikan untuk para petani.

"Tidak main-main anggaran senilai ratusan miliar hanya untuk mencetak kartu tani. Uang Rp300 miliar tersebut sebaiknya digunakan untuk menggenjot produktifitas petani, dari pada habis untuk mencetak kartu tani yang manfaatnya minim dirasakan oleh petani," ujar Slamet pada Selasa (5/10) dilansir dari laman dpr.go.id.

Ia menjelaskan berdasarkan pengamatan di lapangan, ternyata keberadaan kartu tani tidak lantas membantu petani untuk mendapatkan akses yang lebih berkeadilan. Padahal, pupuk bersubsidi sudah menjadi hak mereka.

"Padahal Kartu Tani ini sudah 5 tahun diprogramkan Kementan namun keberadaan kartu tani justru menambah persoalan baru dalam rantai distribusi pupuk bersubdidi." pungkasnya

Slamet menyebutkan sejumlah permasalahan implementasi program Kartu Tani yakni ketidaksiapan infrastruktur khususnya jaringan internet di daerah, ketidaksiapan jejaring kios yang bisa menerima penggunaan kartu tani dan adanya kewajiban saldo minimum dalam kartu tani yang cukup memberatkan petani dalam upaya penggunaan kartu tani tersebut. 

Kemudian, Ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan kartu tani atau kalau perlu menghentikan program tersebut karena dianggap hanya merupakan pemborosan anggaran saja. Menurutnya anggaran sekitar Rp300 miliar dapat dialihkan ke pembangunan sarana-prasarana pertanian seperti irigasi atau ke program-program lain yang menstimulus produktivitas petani.