Indonesia Galang Keberpihakan Kolektif Untuk Palestina
Image: pixabay.com
Depok - Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan perdamaian dunia sesuai yang tertulis dalam konstitusi Pembukaan UUD 1945. Upaya ini salah satunya dilakukan melewati jalur diplomasi.
Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi menyatakan perlu keberpihakan kolektif dunia untuk membela dan menyelesaikan permasalahan Palestina sehingga tercipta perdamaian.
"Beberapa bulan terakhir ini semakin menyulitkan posisi Palestina, untuk itu perlu keberpihakan kolektif dunia," kata Retno dalam kuliah umum dengan tema "Diplomasi Indonesia: Tantangan dan Peluang" di Kampus UI Depok, Rabu.
Menlu menjelaskan Indonesia akan terus menggalang keberpihakan kolektif dunia untuk memperjuangkan Palestina.
"Indonesia akan terus galang keberpihakan kolektif untuk memperjuangkan Palestina," katanya.
Menurut dia pada bulan Mei Indonesia akan menjadi presiden Dewan Keamanan PBB. "Saya dan dubes akan pimpin DK PBB dan perdamaian harus diperkuat," katanya.
Dalam kuliah umum ini Menlu juga menjelaskan sebagai anggota DK PBB delegasi Indonesia tentunya akan sibuk membahas perdamaian dunia misalnya perdebatan tentang senjata nuklir. Melakukan pertemuan bilateral dengan negara Perancis, Jerman dan lainnnya untuk membahas perdamaian.
Indonesia, katanya mempunyai politik bebas aktif. Bebas artinya memperjuangkan kepentingan nasional dan aktif dalam kontribusi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan dunia.
Diplomasi kata Menlu saat ini tak mudah karena dunia penuh dengan ketidakpastian dan banyak hal-hal baru yang perlu disikapi dengan bijak.
Misalnya saja saat ini terjadi penurunan multirateralisme dan ada kecenderungan naik proteksionisme. Multilateralisme penting sekali bagi dunia karena ada negosiasi jadi jika ada aturan akan dapat memenuhi kepentingan banyak pihak.
Selain itu dalam kuliah umum tersebut Menlu juga mengingatkan banyaknya negara-negara yang berkonflik yang membuat kebebasan menjadi sangat mahal.
"Kita inginkan kokohkan perdamaian," ujarnya. (ANT).