Kaleidoskop 2021: Pemenuhan Infrastruktur Dasar di Kukar

Kutai Kartanegara, Jurnal Jabar – Pemenuhan infrastruktur dasar menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini. Infrastruktur dasar terdiri dari jalan dan jembatan, pemenuhan air bersih, pemenuhan listrik dan pemenuhan jaringan telekomunikasi.

Pasangan Bupati Kukar, Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar (Wabup), Rendi Solihin memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar sebagaimana termaktup dalam Misi Kukar, yakni “meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.” Pembangunan infrastruktur dasar merupakan upaya konkret Pemkab mewujudkan Visi Kukar, yakni “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” atau lebih dikenal Kukar Idaman (Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri). Kukar Idaman sudah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Pada hakikatnya, pemenuhan infrastruktur dasar sangat krusial dalam mengatasi pelbagai masalah yang dialami masyarakat Kukar, mengingat kabupaten terluas kedua di Kaltim ini memiliki 18 kecamatan, 44 kelurahan dan 193 desa.

Selain itu, sebagian dari wilayah Kukar ini ditambah sebagian wilayah di Penajam Paser Utara akan dijadikan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru. Rencana ini sudah semestinya didukung dengan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama jalan dan jembatan sebagai urat nadi konektivitas antarwilayah.

Wujudkan Konektivitas, Jalan dan Jembatan Gencar Dibangun

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar menjadi leading sector perbaikan jalan alternatif di Desa Sidomulyo menuju Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana. Perbaikan ini melibatkan 12 perusahaan dengan anggaran Rp700 juta.

“Perbaikan di Desa Sidomulyo dengan dana sekitar Rp700an juta, melibatkan 12 perusahaan. Kemarin sedang dilakukan rapat pemantapan dan penutupan jembatan yang berada di areal Pertamina,” kata Kepala Bappeda, Wiyono, Kamis (11/2).

Selanjutnya, Pemkab menyelesaikan pembangunan Jembatan Sebemban di Desa Sebemban, Kecamatan Muara Wis. Saat mendampingi Bupati Edi Damansyah meresmikan Jembatan Sebemban, Senin (1/3), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), M Yamin menjelaskan pembangunan ini menggunakan anggaran sebesar Rp12.876.157.000,-.

Menurut Yamin, jembatan kelas A ini mampu menopang beban hingga 137 ton. Jembatan ini menghubungkan tiga Kecamatan yakni Kota Bangun, Muara Wis hingga Kecamatan Muara Muntai

"Ini jembatan kelas A dengan beban layanan 137 ton. Jembatan ini menghubungkan tiga Kecamatan yakni Kota Bangun, Muara Wis hingga Kecamatan Muara Muntai,"  jelasnya.

Pada Selasa (16/3), Edi Damansyah meresmikan Jembatan di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa. Edi mengatakan, infrastruktur yang diberi nama Jembatan Idaman ini menjadi akses penghubung antara Kelurahan Muara Jawa Ulu dan Kelurahan Teluk Dalam.

“Jembatan Idaman yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam bisa menjadi akses yang menghubungkan jalan antara Kelurahan Muara Jawa Ulu dan Kelurahan Teluk Dalam”, jelas Edi.

Wabup Rendi Solihin meninjau perbaikan jalan perbatasan Kecamatan Samboja dan Muara Jawa berpotensi patah, Rabu (21/4). Rendi mengatakan, Pemkab Kukar melibatkan 20 perusahaan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memperbaiki jalan ini.

"Jalan ini merupakan akses utama masyarakat sekitar dan perbaikan ini sifatnya urgent jadi harus cepat diselesaikan, sebab di bawah jalan ada rongga yang berpotensi patah. Makanya harus segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Kemudian, Pemkab Kukar sempat diserang berkaitan dengan kondisi jalan rusak. Beredar video viral berisi pernyataan Bupati Edi Damansyah yang memastikan jalan di Desa Sanggulan bakal mulus pada tahun 2020. Rekaman pernyataan Bupati tersebut didampingkan dengan kondisi jalan lain yang berada di Desa Beloro, sehingga seolah-olah jalan di Desa Sanggulan belum mulus, tidak sesuai janji Bupati.

Meski begitu, Edi Damansyah merespons dengan elegan. Ia menegaskan perbaikan jalan sepanjang 19,5 kilometer di Desa Sanggulan sudah dilakukan dengan baik sesuai janji. Disamping itu, Edi memastikan pembangunan jalan terus dilanjutkan tahun ini sesuai komitmen. Tahun ini, akses di Desa Ngadang dan Desa Beloro diperbaiki dan sudah masuk tahap penetapan pemenang lelang.

“Jadi untuk tahun 2021 ini juga ada proyek lanjutan pengerjaan dari Desa Rapak Lambur menuju Sanggulan tersebut," tegas Edi, Minggu (12/9).

Pembangunan infrastruktur jalan terus berlanjut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, bersama PT Fajar Sakti Prima (FSP) menyepakati perjanjian sewa menyewa pemanfaatan aset daerah (lahan) untuk pembangunan underpass (tembusan di bawah permukaan tanah) pada jalan poros Desa Ritan, Kecamatan Tabang, Senin (20/9).

Lalu, pada Kamis (30/9), Wabup Rendi Solihin meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Jembatan Anggana. Ia menyampaikan, selama ini warga Kecamatan Anggana hanya menggunakan semacam pondok berbahan kayu seadanya, kemudian dibantu dengan tali tambang yang ditarik agar bisa menyeberangi sungai.

Kondisi ini membuat Pemkab memprioritaskan pembangunan Jembatan Anggana sebagai akses menuju wilayah Kutai Lama dengan anggaran sebesar Rp11 miliar melalui APBD 2021 dengan masa kerja 116 hari kalender.

"Infrastruktur ini sudah lama di idam-idamkan, ini komitmen kita di bidang pembangunan infrastruktur," tegas Rendi.

Rendi Solihin meninjau beberapa pembangunan infrastruktur di Kecamatan Muara Jawa dan Kecamanatan Sangasanga pada Rabu (13/10). Rendi geram lantaran proyek jalan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih belum berprogres signifikan.

Ia mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada rekanan jika tidak mampu menyelesaikan proyek tepat waktu. Rendi menegaskan tahun ini tidak boleh ada proyek mangkrak. Menurutnya, masyarakat sudah menantikan janji Bupati dan Wabup, khususnya terkait kebutuhan dasar.

"Sudah menjadi kewajiban penuh Pemkab Kukar serta inspektur (Inspektorat) untuk memastikan semua progres berjalan dengan baik dan tepat waktu," tegasnya.

Pemkab Kukar juga tak segan akan memberikan sanksi berupa blacklist (daftar hitam) kepada kontraktor, penyedia proyek yang tidak menepati waktu yang sudah ditentukan.

"Saya juga meminta partisipasi seluruh masyarakat untuk ikut mengontrol dan melaporkan apabila ada proyek yang mangkrak, dan jalan-jalan rusak," tutur Rendi.

Pertengahan Oktober 2021, Bupati Edi Damansyah meninjau progres pembangunan Jembatan Long Penjalin di Desa Umaq Dian, Kecamatan Tabang. Saat kunjungan, Edi memastikan progres pembangunan sesuai target. Ia menuturkan, jembatan ini menjadi akses jalan penghubung utama menuju Kecamatan Tabang.

Pembangunan jembatan ini memakan waktu enam bulan sejak Juli 2021. Anggaran yang digunakan sebesar Rp14 miliar bersumber dari APBD 2021. Edi pun meminta kontraktor menyelesaikan pembangunan Jembatan Long Penjalin sesuai target karena masa kontrak habis di Bulan Desember 2021.

"Ini (pembangunannya) harus sesuai target, kalau bisa dilembur," tuturnya, Kamis (21/10).

Keseriusan Pemkab Kukar memenuhi infrastruktur dasar terus dibuktikan. Wabup Rendi Solihin meninjau akses jalan rusak di Desa Salo Cella, Kecamatan Muara Badak, Sabtu (30/10). Rendi mengatakan kebutuhan dasar warga Desa Salo Cella yang belum terwujud yakni jalan mulu dan laik.

Ia menegaskan Pemkab sudah menggarkan Rp3 miliar APBD Perubahan dan Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp7,5 miliar untuk perbaikan jalan sepanjang 3 kilometer. Sementara sisa 9 kilometer akan dibangun secara bertahap.

"Warga desa Salo Cella pada tahun 2016-2017 lalu sudah bisa menikmati air bersih dan listrik, namun untuk saat ini yang menjadi persoalan besar dan mimpi 2.236 warga Desa Salo Cella, memiliki dan menikmati akses jalan yang mulus dan laik,” jelasnya.

Pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan juga diikuti dengan pengawasan. Bupati Edi Damansyah meninjau Jembatan meninjau jembatan yang menghubungkan Desa Santan Tengah dan Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Rabu (3/11).

Edi berpesan kepada stakeholder dan masyarakat turut memberi teguran kepada kendaraan berat yang tidak sesuai bobot agar jangan melintas di atas jembatan. Menurutnya, menjaga aset sama halnya dengan membangun. Keduanya tidak bisa dipisahkan demi Kukar Idaman.

“Sama-sama kita pantau dan jaga aset ini dengan cara memilah angkutan yang melintas sehingga tidak melebihi daya jembatan, sesuaikan bobot," tegasnya.

Menjelang penghujung 2021, Bupati Edi Damansyah kembali menegaskan keinginannya mewujudkan Kukar Idaman. Ia menjelaskan kondisi jalan-jalan yang tesebar di  193 desa 44 Kelurahan 18 Kecamatan.

Menurutnya, sekitar 33,1 persen atau 724,2 km jalan kabupaten yang kondisi jalannya memang rusak dan 78,66 km rusak berat. Kemudian ada 246,19 km jalan provinsi, 335, 9 km jalan nasional. Edi memastikan Pemkab Kukar terus berkomitmen mengatasi jalan rusak secara bertahap.

"Pemkab Kukar memprioritas infrastruktur jalan yang menuju sentra produksi dan jalan menuju objek wisata.” tegasnya Edi, Senin (15/11).

Jembatan Kutai Kartanegara merupakan salah satu penghubung Kecamatan Tenggarong menuju Kecamatan Tenggarong Seberang. Oleh karena itu, Sekda Kukar, Sunggono mengatakan, Pemkab menganggarkan Rp3 miliar melalui APBD Perubahan 2021 untuk pemeliharaan jembatan. Berdasarkan kajian, jembatan tersebut selayaknya mendapat perawatan.

"Kami lakukan perawatan tahun ini di APBD Perubahan, Insya Allah," jelasnya.

Pamsimas dan Kerja Keras PDAM Penuhi Infrastruktur Air Bersih

Di awal Januari 2021, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam sebagai kepanjangan tangan Pemkab Kukar merancang ulang pipa akibat putusnya pipa distribusi karena pergeseran tanah di perbukitan Jalan Pattimura, Asrama Polisi sehingga meminimalisir kejadian serupa di waktu yang akan datang, Sabtu (2/1).

PDAM melakukan pemenataan untuk memindahkan pipa distribusi air ke titik yang lebih aman usai pipa distribusi berdiameter 8 dan 10 milik PDAM Tirta Mahakam mengalami kebocoran di simpang tiga Jalan Pattimura Mulawarman, Tenggarong, Kukar, Sabtu (4/1).

Selanjutnya, PDAM Mahakam menerima aset pemenuhan air bersih dari Balai Prasarana Permukiman Infrastruktur Wilayah Kalimantan Timur, Kamis (21/1).  Paket kegiatan yang diserahkan pemerintah pusat ke PDAM Tirta Mahakam guna menunjang pelayanan kebutuhan air bersih diperuntukkan di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Loa Kulu.

Memasuki Juni, Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam Kabupaten Kukar, Suparno, mengatakan sudah lebih dari 89.300 Sambungan Rumah (SR) yang sudah tersambung ke PDAM, Kamis (10/6). Menurutnya, PDAM bisa memasang lebih dari 100 SR baru di Kukar dari 32 cabang dan ranting yang ada di 18 kecamatan.

“Kalau persentasenya masih 62 persen se-Kukar,” kata Suparno.

Di bulan yang sama, PDAM menambah kapasitas produksi Water Treatment Plant (WTP) 40 liter per detik di Desa Bakungan Selasa (13/6).

Respons ini dilakukan menyusul keluhan warga seputaran Loa Duri Ulu dan Loa Duri Ilir terkait kurangnya air bersih yang menjadi tanggung jawab dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Loa Duri ranting Bakungan, Kecamatan Loa Janan. Proses pembangunan WTP 40 liter per detik tersebut diprediksi bulan September 2021.

“Setelah kita evaluasi ternyata kapasitanya kurang, jadi di daerah ujung apalagi sekitar pegunungan tidak dapat menikmati air secara kontinyu,” kata Dirut PDAM Tirta Mahakam, Suparno.

Di Bulan Juli, PDAM memanfaatkan Waduk Agro Sari dan Waduk Samboja sebagai sumber air bersih di  wilayah pesisir. Suparno menjelaskan, upaya ini harus disiapkan sejak dini, karena dengan rencana pemerintah pusat memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kukar dan Penajam Paser Utara, maka yang terdampak nanti tentu daerah-daerah penyangga dan kebutuhan air bersih tidak bisa ditunda.

Memasuki Agustus, Wabup Kukar, Rendi Solihin menegaskan Pemkab menggenjot pembangunan infrastruktur air bersih. Hal ini ditegaskan saat Rapat Paripurna DPRD Kukar membahas laporan dan persetujuan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 di DPRD Kukar, Senin (30/8).

Pemkab Kukar serius memenuhi kebutuhan air bersih melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Bupati Kukar, Edi Damansyah mengecek Pamsimas di Desa Muara Aloh, Rabu (6/10).

Selanjutnya, Edi meninjau Pamsimas di Desa Menamang Kanan dan Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Rabu (13/10). Ia juga memastikan Pamsimas di Desa Jantur, Kecamatan Muara Muntai. Menurutnya, Pemkab terus berupaya memperluas jangkauan pelayanan air bersih.

"Dengan jangkauan pelayanan air minum yang semakin luas, dapat memudahkan warga dalam mengakses air bersih," jelas Edi.

Kemudian, Edi Damansyah meresmikan Pamsimas di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bandung, Kamis (14/10). Edi memastikan Pemkab bekerja keras menyediakan Pamsimas secara bertahap.

“Kita akan fokus pada penyelesaian secara bertahap Pamsimas ini dari desa ke desa yang belum ada Pamsimasnya, dan kita akan terus mendorong instansi terkait untuk terus lakukan tugasnya agar Pamsimas desa bias dirasakan oleh warga manfaatnya,” tegas Edi.

Menjelang penghujung tahun, Bupati Kukar kembali meresmikan Pamsimas di Dusun Karya Makmur, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Selasa (9/11). Edi menuturkan, instalasi Pamsimas ini merupakan program kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, baik pemerintah desa maupun Pemkab dengan masyarakat, akademisi dan dunia usaha.

"Jadi instalasi Pamsimas ini diletakkan atau ditempatkan di suatu wilayah yang tidak tersentuh pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)," ujarnya.

Edi mengunjungi Desa Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman pada Rabu (17/11) dalam rangka meresmikan bangunan Pamsimas.

Akhir November, Edi sekali lagi menegaskan Pemkab Kukar serius dalam upaya memenuhi infrastruktur dasar. Ia menargetkan seluruh wilayah Kukar terlayani air bersih di tahun 2024, Selasa (30/11).

Lebih lanjut, Edi mengklaim sudah mengunjungi seluruh wilayah Kukar untuk mencatat beberapa kondisi desa yang memang memerlukan pendekatan dan rancangan secara khusus dalam memberikan pelayanan air bersih.

"Target kita paling lambat 2024 nanti sudah tidak ada lagi desa yang tidak merasakan air bersih," tegas Edi.

Dinas Lingkungah Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar meresmikan Laboratorium Lingkungan yang bertugas menguji kualitas air 19 sungai dan 3 danau, Selasa (30/11). Kepala DLHK, Alfian Noor, menyebut laboratorium ini juga untuk memaksimalkan pelayanan pengaduan terkait kualitas lingkungan.

Terakhir, Bupati menyampaikan sebanyak 123 desa/kelurahan sudah terlayani PDAM dan 60 desa/kelurahan tersalurkan program Pamsimas hingga tahun ini.

"Jadi bagi desa-desa yang memang tidak terjangkau infrastruktur Perumda, pola pendekatannya kita lakukan lewat program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)," tutur Edi.

Ada Listrik, Terang Kampungku

Bupati Kukar menyatakan terdapat perubahan nomenklatur terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (Dinas ESDM) Kukar. Dalam perubahan ini, terdapat pembatasan wewenang Pemkab Kukar dalam hal layanan listrik dan dilimpahkan sebagai urusan gubernur.

Meski begitu, Pemkab Kukar tak tinggal diam. Pemkab pun memiliki kebijakan untuk memberi solusi terhadap desa-desa remote area yang tidak tersentuh infrastruktur PLN.

"Kita berhasil membuat percontohan di Desa Muara Enggelam dengan pendekatan energi tenaga surya, PLTS komunal," tutur Bupati Kukar.

Bupati juga menegaskan pihaknya akan membuat kebijakan bantuan keuangan khusus di desa untuk menangani penyelesaian masalah listrik pedesaan remote area.

Selanjutnya pada Juni, Dinas ESDM Kaltim menyatakan upayanya dalam menyediakan aliran listrik merata di wilayah Kaltim, khususnya Kukar. Upaya ini yakni akan membantu 30 desa di Kaltim agar teraliri listrik, di antaranya adalah desa di Kukar.

Kemudian pada Juli, Pemkab Kukar turut berkoordinasi dengan Pemprov dan Kejati Kaltim membahas percepatan penyelesaian PSN Bendungan Marangkayu yang akan menghasilkan listrik sebesar 1,35 MW.

Bendungan ini dinilai memiliki pengaruh positif bagi penanggulangan banjir di Kukar, sekaligus menjadi pemasok tenaga listrik yang cukup besar.

Upaya penyediaan layanan listrik di Kukar pun terus berlanjut, terbukti pada momen HUT ke-76 kemerdekaan RI, PLN bersama Pemkab Kukar dapat memerdekakan masyarakat di 220 desa dan kelurahan dari kegelapan. Selain itu, Bupati menjelaskan bahwa terdapat peningkatan secara khusus pada 19 desa, yang pelayanan listriknya menjadi 24 jam, sehingga dari 193 desa 44 kelurahan, hanya tertinggal 17 desa yang belum teraliri listrik.

Lalu, pada Oktober, Bupati melakukan tinjauan pengaliran listrik di sejumlah lokasi, seperti di Desa Tubuhan, Kecamatan Konohan, dan Desa Umaq Tukung, Kecamatan Tabang, yang telah dialiri listrik 24 jam.

"Setelah sekian lama tidak ada listrik di desa ini, mudah-mudahan segala usaha untuk mendapatkan listrik bisa memberikan kebahagian bagi warga disini," kata bupati.

Bupati juga mengatakan dengan program Dedikasi Kukar Idaman yaitu Terang Kampungku, ia ingin semua masyarakat di Kukar bisa merasakan terangnya lampu di malam hari.

Program Terang Kampungku sendiri salah satunya untuk meningkatkan ketersediaan listrik di 14 desa yang selama ini hanya 12 jam menjadi 24 jam.

Ia berharap dengan ketersediaan listrik 24 jam dan sarana air bersih, aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan dapat terus berjalan.

Upaya penyediaan listrik masih berlanjut, hingga pada November 2021, komitmen Pemkab dibuktikan dengan pemberian hibah tanah kepada PT PLN Persero. Tanah hibah itu berada di Kecamatan Kenohan dan Muara Muntai, yang selama ini telah dimanfaatkan PLN sebagai sarana dan prasarana penunjang.

“Ini juga tidak terlepas sebagai komitmen dan sinergi kami dengan PLN, karena masih adanya beberapa desa di Kukar yang memang harus kita tangani bersama PLN," jelas Edi.

Lalu di penghujung tahun, tepatnya Desember 2021, Bupati melakukan kunjungan ke Desa Sepatin, untuk meninjau fasilitas listrik komunal dan penyerahan bantuan sarana prasarana perikanan di sana.

Smart City untuk Kukar Makin Idaman

Selain pembangunan jembatan, jalan, kebutuhan air bersih, dan listrik, terdapat kebutuhan dasar yang juga menjadi perhatikan Pemkab Kukar, yakni bidang telekomunikasi dan informasi.

Pada Mei 2021, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa sebanyak 23 desa di Kukar masih blank spot atau belum terjangkau infrastruktur jaringan telekomunikasi.

Sebagai daerah yang menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru, Pemkab Kukar pun tak tinggal diam dalam menangani blank spot tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan program Smart City dengan harapan blank spot di Kukar dapat teratasi.

Selain melaksanaan program Smart City dan penggunaan APBD, Pemkab Kukar juga mencari alternatif lain dalam mengatasi blank spot, yakni dengan meminta bantuan pemerintah pusat lewat Kemenkominfo.