Loyalis Bamsoet Ungkap Ada Menteri Intervensi Internal Golkar
Bambang Soesatyo (kiri) dan Airlangga Hartarto (kanan) adalah kandidat Ketua Umum Partai Golkar yang akan berkompetisi di Munas Golkar, pada 3-6 Desember 2019. (Foto: Antara Foto).
JAKARTA - Loyalis bakal Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), Syamsul Rizal mengungkap bahwa ada tiga menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, yang mengintervensi urusan internal partainya.
Syamsul Rizal menyebutkan, tiga menteri tersebut menelepon dan meminta sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, untuk memilih Airlangga Hartarto di musyawarah nasional (munas), pada 3-6 Desember mendatang.
Terkait hal itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyayangkan jika memang faktanya terjadi seperti itu.
"Sangat disayangkan, karena mestinya menteri bekerja membantu presiden, bukan menjadi tim sukses calon ketua umum partai," kata Pangi di Jakarta, Kamis (28/11).
Menurut Pangi, Presiden mesti mengingatkan kembali tupoksi menteri, yakni harus fokus pada kinerjanya membantu presiden.
Pangi mengharapkan agar menteri tidak sampai menekan, atau mengintervensi ketua DPD I dan DPD II Golkar.
"Menteri jangan sampai tidak fokus pada tugas pokoknya, jangan terlalu dalam masuk ke wilayah politik," tegas Pangi.
Pangi pun memerhatikan dari awal, sangat banyak sekali yang punya kepentingan ikut mencampuri urusan Munas Golkar. Bahkan tokoh eksternal yang bukan kader Golkar.
"Tiba-tiba ada yang jadi panitia munas, ada yang sibuk telpon DPD I dan DPD II yang punya hak suara," ungkapnya.
Untuk itu, menurut Pangi, pengurus partai Golkar dalam hal ini DPP harus menertibkan mereka yang bukan kader Golkar. Tapi mulai grasak grusuk bermanuver seperti kader internal.
Pangi menambahkan, menteri adalah pembantu Jokowi bukan pembantu Airlangga Hartato, maka menurutnya sebaiknya dapat menempatkan dirinya.
"Jangan bermanuver dan mengambil muka soal berkontribusi mengamankan Airlangga Hartato. Tidak perlu menteri Jokowi campuri urusan internal partai Golkar, apalagi bukan kader Golkar lagi, apa urusannya? Sehingga harus grasak-grusuk dan bermanuver dengan menelpon DPD I dan DPD II yang punya hak suara," bebernya.
Justru sebaliknya, kata Pangi, dengan manuver dan grasak grusuk menteri yang campuri urusan internal Golkar, justru membuat citra Airlangga rusak.
"Saya pikir kader Golkar di daerah tidak respek dan tak empati dengan Airlangga Hartato, jika gaya feodal semacam itu dipakai untuk menekan DPD I dan DPD II, dalam rangka mengamankan Airlangga agar terpilih kembali menjadi Ketua Umum Golkar dalam munas nantinya," pungkasnya.