Meningkatnya Bansos Menunjukkan Keberpihakan Pemerintah

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tingginya realisasi bantuan sosial yang hingga akhir April 2019 sudah mencapai Rp54 triliun atau 55,64 persen dari pagu APBN, telah membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

"Meningkatnya bantuan sosial menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok sejak awal tahun," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Kamis (16/5).

Sri Mulyani mengatakan penyerapan bantuan sosial ini antara lain direalisasikan melalui pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai 60 persen dari alokasi pada Maret 2019.

Selain itu, terjadi penarikan di muka untuk iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekitar Rp21,8 triliun atau 81,6 persen dari pagu, hingga Oktober, yang dibayarkan pada Januari sampai April 2019.

Kemudian, sebagian bantuan pangan juga telah disalurkan secara non tunai sebanyak 25,7 persen dari pagu diikuti oleh realisasi dari Program Indonesia Pintar (PIP) maupun Bidikmisi.

"Tingginya penyerapan bantuan sosial ini juga merupakan bagian dari kebijakan countercyclical atau stimulus bagi pertumbuhan sejak awal tahun. Ini yang menyebabkan konsumsi tetap terjaga dengan baik atau lebih tinggi dari 2018," ungkap Sri Mulyani.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga menyampaikan realisasi penyerapan belanja Kementerian Lembaga yaitu belanja pegawai yang sudah mencapai Rp66,09 triliun atau 29,45 persen dari pagu, belanja barang Rp65,16 triliun atau 18,91 persen dari pagu dan belanja modal Rp15,86 triliun atau 8,37 persen dari pagu.

Realisasi belanja pegawai yang mengalami peningkatan, dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 25,11 persen dari pagu, disebabkan oleh kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa Kementerian Lembaga seiring dengan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penyerapan belanja barang juga mengalami peningkatan, dibandingkan periode sama tahun 2018 yang hanya mencapai 17,52 persen dari pagu, karena adanya pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang kepada siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Proporsi terbesar lainnya dari belanja barang adalah kegiatan pemilu 2019 antara lain untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta persiapan penyelenggaraan dan pengamanan pemilu oleh Kepolisian, Kementerian Pertahanan dan Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan, realisasi belanja modal justru tumbuh negatif 15,1 persen dibandingkan 2018 meski realisasi belanja peralatan dan mesin serta belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan telah dilaksanakan oleh kementerian terkait.

Secara keseluruhan, belanja Kementerian Lembaga hingga 30 April 2019 telah mencapai Rp201,1 triliun atau 23,5 persen dari pagu dalam APBN sebesar Rp855,4 triliun. (Ant).