Menkeu Beri Suntikan Dana 4,3 Triliun untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sumber Foto: Instagram @keretacepat_id
Nasional, Jurnal Jabar – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menganggarkan kebutuhan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp 4,3 triliun. Tambahan dana lewat skema penyertaan modal negara (PMN) ini diambil dari saldo anggaran lebih (SAL) 2021 yang akan dikucurkan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
“Untuk kebutuhan KCJB untuk pemenuhan base equity sebesar Rp 4,3 triliun," kata Sri Mulyani
Sri Mulyani mengatakan proyek KCJB semula bersifat business to business (btb) tapi seiring dampak pandemi Covid-19, menekan kondisi keuangan KAI sehingga pemerintah harus terlibat dalam pendanaan.
"Maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari Kereta Cepat, tidak bisa terpenuhi, sehingga pemerintah memberikan PMN Rp 4,3 triliun ke PT KAI dalam rangka memenuhi base ekuitas penyelesaian kereta api cepat Jakarta Bandung," ujarnya.
Namun sebelum memberikan penyuntikan dana, Sri Mulyani meminta PT KAI melakukan negosiasi dengan konsorsium Tiongkok. Negoisasi tersebut berupa dilusi saham alias penurunan persentase saham milik pemerintah agar penyuntikan modal lebih kecil dari Rp 4,3 triliun.
"Kami meminta kepada BUMN silakan negosiasi semaksimal mungkin dengan konsorsium (China) termasuk apakah kepemilikan pemerintah dilusi, berarti kita enggak perlu mengeluarkan PMN sebesar itu," terangnya.
Sebagai informasi, Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun melalui kerja sama Indonesia dan Tiongkok.
Dari porsi ekuitas konsorsium, 60% berasal dari konsorsium Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas. Sehingga, secara keseluruhan pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15% dari total biaya proyek. Sedangkan, sisanya sebesar 85R dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak Cina tanpa adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia.