Menkopolhukam Minta Kampus Tak Larang Mahasiswa Berdiskusi
Menko Polhukam Mahfud MD (ketiga kanan) berfoto bersama Rektor Universitas Padjadjaran, Rina Indiastuti (ketiga kiri), putri Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid (kedua kiri), Komedian Cak Lontong (kedua kiri), Arie Kriting (kiri) dan Akbar saat acara Bincang Seru Mahfud di kampus Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). (Foto&keterangan: Antara Foto).
BANDUNG - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, meminta kepada setiap universitas agar tidak melarang mahasiswanya untuk menggelar diskusi di kampus.
"Tadi saya baca tabloid kampus, katanya kampus sudah tidak demokratis, sudah banyak melarang mahasiswa berkreasi, berdiskusi dan ada yang mengintai diskusi, saya berpikir itu tidak baik," kata Mahfud saat menjadi pembicara di Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu (30/10).
Menurutnya, diskusi adalah budaya akademis kampus yang dapat membangun demokrasi. Maka menurutnya, pihak kampus diimbau untuk membiarkan mahasiswanya melakukan dan menggelar diskusi, untuk kebaikan demokrasi.
"Saya pikir kampus biarlah kampus, kampus membangun kehidupan demokrasi," imbau Mahfud.
Ia mengatakan, sangat disayangkan jika prestasi akademik mahasiswa tidak diiringi dengan kesadaran sosial. Maka dari itu semua tradisi di luar akademik yang menjadi ciri khas mahasiswa, menurutnya perlu terus dibudayakan di lingkungan kampus.
"Banyak orang yang nilai IPK nya tinggi tapi tidak bisa berkembang dengan baik dan tidak bisa mengembangkan masyarakat dengan baik. Maka harus tradisi seperti diskusi, seminar, pameran buku, lukisan, kuliah umum, studi wisata, itu semua tradisi," imbuhnya.
Namun, menurutnya tradisi mahasiswa tersebut boleh dilakukan dengan mematuhi aturan hukum. Selain itu juga diskusi tersebut, kata dia, diimbau untuk terbuka dan tidak memojokan, atau menjatuhkan nama baik kelompok tertentu.
"Terbuka saja, pimpinan universitas tidak boleh melarang. Mahasiswa juga harus kreatif, karena sejumlah pimpinan yang tampil di pemerintahan, dulunya aktivis yang banyak diskusi," ungkapnya. (Ant).