Minimalisir Dampak La Nina, 205 Bendungan se-Indonesia Dikosongkan
Bendungan Jatiluhur, Kab. Purwakarta. Sumber Foto: sinbad.sda.pu.go.id
Nasional – Sebanyak 205 bendungan se-Indonesia dikosongkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Langkah ini merupakan upaya meminimalkan dampak badai La Nina yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan terjadi pada akhir tahun 2021 yang mengancam terjadinya bencana banjir.
"Kita melaksanakan standar operasional prosedur siaga bencana. Pertama sebanyak 205 bendungan dengan volume tampung sebesar 4,7 miliar meter kubik, mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran, contohnya di Bendungan Bilibili, Bendungan Batu Tegi, dan Bendungan Jatiluhur," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimujono.
Melansir dari pu.go.id, Kemen PUPR menyiapkan sejumlah mitigasi bencana alam yang disebabkan oleh badai La Nina, yakni (1) mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana Pusat dan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk monitoring infrastruktur. (2) Melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) siaga bencana, seperti membuka seluruh pintu pengeluaran di 205 bendungan, membuka pintu pengeluaran pada 12 kolam retensi, dan mengempiskan 12 bendung karet. (3) Menguji Operasi Pengaliran Terowongan Nanjung pada Floodway Cisangkuy dengan kapasitas 2 x 334 m3/detik. (4) Menyiapkan 192 unit pompa pengendali banjir.
Sementara itu, Kemen PUPR menyelesaikan pembangunan 39 bendungan dan melakukan inventarisasi bahan banjiran dan alat berat yang ada di BBWS/BWS maupun penyedia jasa yang tengah melakukan pekerjaan.
“Karena ada prediksi badai La Nina kami harus hati-hati betul dalam melaksanakan pembangunan, jangan sampai ada kecelakaan konstruksi. Untuk itu kami menempatkan petugas di hulu cofferdam sejauh 5-10 km untuk mengamati pola debit air yang akan masuk ke sungai yang dibangun bendungan,” ujar Basuki.
Basuki juga mengajak seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengantisipasi badai La Nina dengan memanfaatkan data BMKG sehingga mengurangi dampak bencana alam.
“Kalau nanti terjadi bencana akibat badai La Nina, kami mengajak semua Kementerian/Lembaga untuk menjadi subsistem Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kita semua mengikuti arahan BNPB yang menjadi leading sector, selama ini kami di Kementerian PUPR telah melakukan hal tersebut,”