PBNU sebutkan bukti pemerintah tak antiormas Islam

Pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) dinilai bukan berarti pemerintah anti-Islam. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud membeberkan bukti pemerintah tidak anti-Islam.

"Kalau anti Islam, organisasi-organisasi lainnya ya enggak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80an organisasi Islam masih tetap jalan," kata Marsudi Syuhud kepada wartawan, Sabtu (2/1).

Dia mengatakan, FPI dibubarkan karena tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai ormas. Andai FPI mempunyai legal standing, Marsudi yakin tidak akan sampai dibubarkan. 

Marsudi juga sepakat dengan alasan pemerintah membubarkan FPI karena dinilai berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi, dia menegaskan, pembubaran FPI bukan karena organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab itu berbasis Islam.

"Kalau karena Islam atau tidak, yang lain bubar juga dong. Ada banyak ormas Islam yang umurnya dengan Indonesia saja ada yang berdirinya sudah lebih dulu," ujar Marsudi.

Menurut dia, ke depan pemerintah perlu berdialog dengan semua ormas agar berjalan sesuai ideologi bangsa. "Mengetengahkan yang di ujung kanan dan mengetengahkan yang di ujung kiri. Itu disebut tawassuth atau tawajul, tawassuthiyah, semuanya ke tengah," tutur Marsudi.

FPI tidak lagi memiliki lagal standing sejak Juni 2019 karena tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas. Selain itu, pemerintah mencatat FPI banyak melanggar hukum. 35 anggota/pengurus FPI terlibat terorisme, 206 anggota/FPI terlibat tindak pidana umum lainnya.

Pemerintah juga mengantongi bukti FPI mendukung ISIS. Dalam video yang ditayangkan saat konferensi pers, Kamis, 31 Desember, pemimpin FPI Rizieq Shihab tampak menggebu-gebu mengajak pengikutnya mendukung ISIS. Menurut Rizieq, ISIS punya cita-cita mulia. Rizieq juga menuduh ada pihak yang ingin mengadu domba FPI dengan ISIS. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tidak ada diskriminasi umat Islam di Indonesia. Buktinya banyak tokoh Muslim yang menjabat sebagai pimpinan pemerintahan.

Mahfud memberikan contoh dirinya adalah santri tetapi dipercaya sebagai menteri. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga seorang santriwati.

"Jadi enggak ada di sini kebijakan anti-Islam, enggak ada. Tinggal saudara dan kita berjuang agar umat Islam itu mendapat porsi kemajuan yang proporsional," ungkapnya.