Pengeluaran Utang Terbesar untuk Belanja Pegawai, Bukan Infrastruktur
Ilustrasi pembangunan infrastruktur. (Foto: Ist)
JAKARTA - Partai Gerindra meminta rezim Joko widodo (Jokowi) menghentikan klaim utang luar negeri pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan produktif.
Politikus Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, ucapannya tersebut merujuk pada kritik yang disampaikan Faizal Basri. Ekonom tersebut mengatakan, utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai, yakni Rp336 triliun.
Di posisi kedua, untuk kebutuhan belanja barang Rp340 triliun. Sementara, infrastruktur yang masuk dalam kategori kapital berada di urutan ketiga, yakni Rp204 triliun.
"Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai justru jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur dan jelaskan hal ini kepada rakyat," kata Heri dalam keterangan tertulis yang diterima jurnajabar.id, Kamis (7/2/2019).
Anggota Komisi XI DPR RI menambahkan, fakta utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai membuatnya prihatin. Seharusnya, kata dia, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, bukan justru untuk bayar gaji.
"Situasi ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai skala prioritas menggunakan dana utang," ungkapnya.
Situasi semakin memprihatinkan karena pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri. Pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa, sementara dananya dari utang.
"Jangan sampai untuk kepentingan elektoral pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai, kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. Ini Republik bukan kerajaan," tuturnya.