PLN Terima Pasokan 3,2 Juta Ton Batu Bara Januari 2022
Ilustrasi listrik (Foto: web.pln.go.id)
Jakarta, Jurnal Jabar – PT PLN (Persero) menerima tambahan pasokan batu bara sebesar 3,2 juta ton dari rencana 5,1 juta ton pada Januari 2022 berkat dukungan pemerintah. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Murdifi mengatakan, PLN akan terus berupaya memastikan terpenuhinya pasokan batu bara demi menjaga keandalan listrik dan melindungi kepentingan nasional.
Agung menjelaskan, tambahan pasokan batu bara ini diterima dari para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). PLN akan memprioritaskan pasokan batu bara itu ke pembangkit yang stoknya tipis.
"Dengan kondisi pasokan yang belum sepenuhnya aman, PLN akan memprioritaskan penyaluran batu bara bagi pembangkit-pembangkit listrik dengan level Hari Operasi-nya (HOP) rendah," kata Agung, Selasa (4/1).
Menurut Agung, pengiriman dan pembongkaran batu bara yang dilakukan PLN telah dilakukan dengan cepat, efisien dan efektif. Hal itu guna memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Meski begitu, PLN menegaskan masa kritis masih belum terlewati lantaran pasokan batu bara belum sepenuhnya aman.
"Namun PLN menegaskan bahwa masa kritis ini belum terlewati," tuturnya.
Lebih lanjut Agung menyampaikan, PLN mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dan menjalin koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemangku kepentingan lainnya.
"Terkait rantai pasok batu bara. Hal ini dilakukan demi mengamankan pasokan batu bara hingga mencapai minimal 20 HOP," ujarnya.
Pemerintah telah menegaskan kebutuhan batu bara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP dan IUPK.
Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.
"PLN juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, pemilik IUP dan IUPK, serta semua pihak terkait atas dukungannya dalam mengamankan ketahanan energi nasional," pungkas Agung.