Polri Netral, Elektabilitas Petahana Naik?
Ilustrasi Polisi sejak awal disumpah untuk netral, mengayomi dan melayani masyarakat. (Foto: Dokumentasi Polri).
Jakarta - Jelang Pemilu 17 April 2019, Voxpol Research and Consulting merilis temuan kepercayaan publik terhadap penyelanggara negara dalam demokrasi. Hasilnya 68 persen responden meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menyelenggarakan pemilu.
"Nah, Bawaslu cuma 61 persen, kalau institusi Polri cuma 51-58 lah yang masyarakat yakin, jadi jauh," terang Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting, Pangi Syawi Chaniago, Jumat (22/01/19).
Dari temuan ini, Pangi menyoroti kepercayaan publik terhadap Polri yang menyentuh 50 persen. Karena itu, ia mengingatkan agar Korps Bhayangkara segera memperbaiki citra tersebut agar kembali dipercaya masyarakat.
Seperti pengusutan viralnya oknum anggota polri yang menggunakan yel-yel petahana. "Kok bisa mereka jadi yel-yel, tim hore, apalagi tidak ada sanksi pidana, aneh," sambungnya.
Menurut Pangi netralitas Polri sebetulnya bisa mendongkrak elektabilitas petahana. Begitu juga sebaliknya, selama publik mempertanyakan netralitas Korps Bhayangkara, elektabilitas petahana juga bisa merosot.
"Jadi kalau ingin elektabilitas Jokowi naik, Polri harus dibenerin, ditempatkan lagi pada tempat yang benar," urai Pangi.
Netizen di Twitter sempat memunculkan tagar netizen meminta lembaga internasional untuk mengawasi Pemilu di Indonesia. Pangi menyebut kemunculan hashtag tersebut karena netizen ingin Pemilu bisa menjadi kontestasi pemilihan pemimpin yang berlangsung jujur dan adil.
"Wajar di Twitter minta dunia Internasional mengawas pemilu kita. Kenapa? karena mereka tidak percaya," tandas Pangi.