PPP: Pernyataan Prabowo soal Kedubes Australia Normatif
Sekjen PPP Arsul Sani. (Foto: Ist)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto menerapkan old fashion diplomacy dalam menyikapi pemindahan Kedutaan Besar Australia di Israel ke Yerusalem.
Menurutnya, pernyataan Prabowo soal pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Yerusalem kedaulatan dan kewenangan Australia sepenuhnya hanyalah melihat prinsip-prinsip hubungan internasional secara normatif. "Itu bentuk diplomasi yang sudah lama ditinggalkan oleh banyak negara. Pak Prabowo tampaknya berpikir dengan model out of date diplomacy. Itu old fashioned diplomacy," kata Arsul dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (24/11).
Arsul mengatakan, dalam praktik hubungan internasional banyak negara yang tidak lagi berpaku pada aspek normatif. "Australia termasuk negara yang tidak membatasi diri pada kerangka normatif dalam politik luar negerinya," ucapnya.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu mencontohkan sikap pemerintah Australia terkait dengan eksekusi mati dua warga Australia dalam kasus narkotika Bali Nine. Termasuk, soal penyadapan terhadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono oleh intelijen Australia.
Belum lagi peran aktif Australia mengirimkan pasukan tempurnya dalam koalisi yang dipimpin AS ke beberapa negara yang sedang diperangi. Bahkan, dalam isu hukuman mati di Rancangan KUHP yang saat ini masih dibahas, Arsul yang juga anggota Panja RKUHP merasakan adanya upaya campur tangan Australia.
"Ini semua menunjukkan prinsip normatif dalam hubungan diplomatik antarnegara tidak lagi bisa dipegang dengan kaku, terutama ketika sudah menyangkut kepentingan nasional dan internasional suatu negara," tuturnya.
Karena itu, kata dia, langkah diplomasi yang dijalankan pemerintahan Jokowi-JK via Menlu Retno Marsudi yang memprotes pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Yerusalam bukan hal yang salah dalam hubungan internasional saat ini.
"Bahkan itulah yang benar dalam konteks kepentingan nasional dan internasional Indonesia. Faktanya mayoritas mutlak rakyat Indonesia mendukung Palestina dan mayoritas negara-negara Islam juga berharap Indonesia selalu berperan aktif dalam diplomasi Palestina," ungkapnya.
Arsul berharap, Prabowo tidak menyuarakan pandangan yang melukai rakyat Palestina dan juga meninggalkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia terkait soal Yerusalem. Terlebih, penolakan terhadap isu tersebut wujud membantu perjuangan rakyat Palestina. (Ant)