Pro Kontra Ibu Kota Negara, Bupati Bogor Tawarkan Daerahnya
Istana Bogor. (Foto: Google Maps).
BOGOR - Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin menawarkan daerahnya sebagai lokasi pemindahan Ibu kota Negara, dari wacana yang berkembang hingga saat ini yaitu ke Kalimantan.
Opsi lokasi pemindahan Ibu kota Negara itu ditawarkan untuk mengantisipasi dampak sosial dari migrasi jutaan aparatur sipil negara (ASN), jika Pemerintah memindahkan Ibu kota Negara ke Kalimantan.
"Saya menawarkan di Bogor saja, karena kalau di Bogor kan dekat dari Jakarta. Seperti Malaysia punya Ibu kota pengganti di Putrajaya, yang dekat dengan Kuala Lumpur," ujarnya di Bogor, Rabu (7/8).
Ia menyebutkan, pusat perekonomian dengan pusat pemerintahan merupakan suatu hal yang sulit dipisahkan. Jika dipaksakan untuk terpisah, menurutnya akan ada efek sosial yang begitu besar.
"Pemindahan ke luar Jawa berdampak pada migrasi ASN besar-besaran. Harus diperhitungkan efek sosial seperti kelanjutan sekolah anak-anak ASN. Jadi, cost-nya harus diperhatikan," ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Di samping itu, menurutnya di Kabupaten Bogor masih tersedia banyak lahan kosong untuk dimanfaatkan sebagai bangunan-bangunan pemerintahan. Terlebih di wilayah Timur Kabupaten Bogor yang letaknya lebih dekat dengan Jakarta.
"Luasan lahan masih banyak di kami, kalau pindah terlalu jauh berarti Istana harus pindah juga ke sana. Kalau di Bogor sudah ada istana," kata Ade Yasin.
Sebelumnya, Head of Real Estate Category OLX Indonesia Ignasius Ryan Hasim dalam paparan di Jakarta, beberapa waktu lalu, memperkirakan jika wacana pemindahan ibu kota benar-benar terealisasi, maka kemungkinan akan ada 4 jutaan ASN yang akan ikut dipindahkan ke ibu kota baru.
"Kalau jadi dipindahkan, ada 4,3 juta ASN yang harus dipindahkan. Tapi tidak mungkin semua pindah sendiri karena banyak yang sudah berkeluarga dan lainnya," katanya.
Ignasius memperkirakan, jika dihitung bersama keluarga ASN kemungkinan akan ada 15 juta orang yang pindah dan membutuhkan rumah di ibu kota baru.
"Artinya 15 juta orang butuh rumah baru. Ini menarik, karena begitu wacana keluar, pencarian rumah di Palangka Raya langsung mengalami peningkatan," pungkasnya. (Ant).