Ridwan Kamil Prihatin Supendi Kena OTT

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, prihatin dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK, yang menimpa Bupati Indramayu, Supendi. 

Padahal saat pelantikan bupati, Gubernur sudah mengingatkan Supendi agar menjadi pemimpin yang selalu menjauhi korupsi.

Ridwan Kamil atau Emil, yang baru saja terpilih sebagai Inspirational Leader di kawasan Asia Pasifik, pada GovInsider Innovation Award 2019, menyempatkan diri memantau situasi Jawa Barat terkini, melalui media online.

“Pada saat pelantikan saya sudah ingatkan yang bersangkutan agar menjauhi godaan yang pastinya datang tiap hari. Karena jadi pemimpin itu berat,” ujar Gubernur, Emil dalam siaran persnya, Rabu (16/10).

Ridwan Kamil melantik Supendi menjadi Bupati Indramayu, pada 7 Februari 2019, menggantikan Anna Sophanah yang mengundurkan diri. Jabatan awal Supendi adalah wakil bupati.

“Tadinya saya berharap pergantian bupati itu menuju ke arah yang lebih baik. Tapi belum genap satu tahun bupatinya sudah kena OTT, ini sangat memprihatinkan, kasihan warga Indramayu,” ucap Emil.

Menurut dia, Pemprov Jabar sebenarnya memiliki rencana besar bagi Indramayu. Sebagai penyangga Segitiga Rebana, Kota Mangga memiliki fungsi sentral dalam investasi dan pengembangan kawasan.

Namun dengan penangkapan oleh KPK dan menjadi pemberitaan media, setidaknya dapat menghambat investasi. Apalagi dalam hitungan hari Pemprov Jabar akan menggelar West Java Invesment Summit 2019.

“Korupsi itu musuh investasi,” kata Emil.

Dalam hal pemberantasan korupsi, Pemprov Jabar sudah melakukan berbagai upaya agar prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga dapat tercipta, di level kabupaten/kota.

“Berbagai pakta integritas sudah kami bikin, inovasi–inovasi berbasis teknologi seperti e-Kinerja juga akan kami ketoktularkan dari provinsi ke kabupaten/kota. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti ini (kepala daerah kena OTT),” kata Emil.

Namun begitu Gubernur menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

Dia menyarankan agar Bupati Indramayu kooperatif dengan penyidik KPK, sebagai lembaga tertinggi penjaga good clean government.

“Kita lihat proses hukumnya seperti apa. Pesan saya agar yang bersangkutan kooperatif. Saya sendiri menunggu instruksi dari Kemendagri terkait status jabatannya masa mendatang. Sementara waktu, wakil bupati mengambil alih roda pemerintahan,” kata Emil.

Terlepas dari proses hukum yang masih berjalan, Gubernur berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua bupati/wali kota, agar senantiasa menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.

“Sekali lagi jadi pemimpin itu berat. Berat dalam mencapainya, berat juga pertanggungjawabannya. Bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih, tapi kepada Sang Pencipta. Semoga ini jadi pembelajaran,” kata Emil. (Ant).