Sumbangan Kampanye untuk Jokowi-Ma'ruf Mencapai Rp55,9 M
TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Foto: Ist)
JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total sumbangan yang diterima pasangan calon (paslon) nomor 01 tersebut mencapai Rp55,9 miliar.
LPSDK berisi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sejak 23 September 2018 sebesar Rp11,9 miliar dan hingga 1 Januari 2019 mencapai Rp44 miliar.
"LADK waktu itu jumlahnya Rp11,9 miliar lalu laporan kegiatan periode 23 September 2018 hingga 1 Januari 2019 Rp44,8 miliar. Total Rp55,9 miliar," kata Bendahara Umum TKN Jokowi-Ma'ruf Sakti Wahyu Trenggono di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (2/1).
Dia menerangkan dana Rp44,8 miliar itu terdiri dari sumbangan paslon sebesar Rp32 juta, perorangan Rp121,2 juta, partai politik (parpol) Rp2 miliar, kelompok atau organisasi Rp37,9 miliar, dan sumbangan badan usaha non-pemerintah Rp3,9 miliar.
Wahyu menambahkan, sumbangan dari paslon merupakan perolehan bunga di rekening khusus dana kampanye. Sumbangan parpol berasal dari Partai Nasdem dan Partai Perindo, dan badan usaha non-pemerintah berasal dari PT Lintas Teknologi Indonesia.
"Cukup memakan waktu karena kami ingin akurat. Tidak ingin satu rupiah yang tidak terekam. Laporan maksimal hingga tanggal 2 Januari pukul 18.00 WIB," ujarnya.
Dia mengatakan dana tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsolidasi seperti yang digelar di Aceh, Riau, Jambi, Banten, Papua, dan Bali. Termasuk untuk kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKN Jokowi-Ma'ruf di Surabaya.
Ke depan, kata dia, dana yang banyak dikeluarkan bakal digunakan untuk alat peraga kampanye (APK) dan saksi. Menurutnya, dua hal tersebut diprediksi membutuhkan dana besar sehingga optimalisasi anggaran bakal dilakukan sejak dini.
"Sekarang jadi pemikiran bagaimana cari dana saksi dengan gerakan parpol koalisi. Kalau bisa dioptimalkan dan kami siapkan sistem agar efisien," ungkapnya.
Untuk sumbangan dari para pengusaha, Wahyu menerangkan TKN baru akan mengadakan pertemuan pada Januari atau Februari ini. "Rencana awal pertemuan dengan pengusaha tanggal 21 Januari. Namun masih banyak yang libur sehingga kemungkinan Februari," ujarnya. (Ant)