Wapres: Penilaian Penceramah Dapat Atasi Radikalisme
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Ist)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan salah satu cara mengatasi penyebaran paham radikal di lingkungan masjid dengan memberikan penilaian kepada para penceramah.
Penilaian terhadap penceramah tersebut dapat dibuat skemanya oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) bersamaan dengan pembentukan kurikulum khotbah Jumat. "DMI selalu (saya) minta dibuatkan kurikulum dan juga penilaian kepada penceramah," kata JK di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (23/11).
"Pemerintah tidak melarang penceramah tetapi batasan-batasannya. Ya, mereka harus taati," ucapnya.
Khotbah di masjid menjadi sarana efektif untuk menggerakkan jemaah. Oleh karena itu, JK mengingatkan kepada para penceramah untuk memperhatikan akurasi sumber untuk konten yang disampaikan.
Khususnya, kata dia, pada tahun politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 banyak informasi beredar yang belum diketahui kebenarannya. Untuk itu, kehadiran para penceramah di masjid diharapkan dapat mencerahkan kondisi bangsa.
"Apalagi tahun politik sekarang ini, membedakan antara mengkritik dan memberi saran itu kadang-kadang susah dibedakan. Orang mengkritik, padahal dia ngomong amar makruf nahi mungkar. Namun, jadinya mengkritik pemerintah, salah juga begitu kan," tuturnya.
Terkait usulan memberikan sertifikasi kepada penceramah, Wapres mengatakan, hal tersebut bukan menjadi kewajiban atau tugas pemerintah. Pasalnya, label ulama dan kiai muncul dari masyarakat.
"Islam itu berbeda dengan Katolik atau Kristen yang imamnya itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau di Islam itu tidak ada, siapa saja yang sanggup jadi imam, ya, dia jadi imam. Siapa penceramah yang naik khotbah, ya, dia khotbah. Yang menilai kiai itu ulama atau bukan ulama itu masyarakat, bukan pemerintah," ucapnya.
Terkait dengan adanya masjid terpapar paham radikal, Wapres mengatakan, telah mengantongi daftar masjid tersebut dan membawa persoalan itu dalam rapat internal DMI. JK yang juga Ketua Umum DMI mengaku telah membahas persoalan masjid terpapar radikalisme dan menemukan solusinya. Salah satu upaya pengendaliannya, yakni melakukan pendekatan terhadap para penceramah di masjid. (Ant)